Optimalisasi Digitalisasi Keuangan Dalam Pengeloaan APBN

Salah satu aspek penting dalam transformasi ini adalah digitalisasi sistem pembayaran dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah di sejumlah negara, termasuk Indonesia sendiri, mulai menerapkan sistem pembayaran berbasis digital sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Perubahan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan, tetapi juga untuk mengurangi kompleksitas birokrasi, menekan biaya operasional, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan fiskal.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai inisiatif, telah mengimplementasikan sistem pembayaran digital seperti yang telah berjalan selama ini seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan layanan BI-Fast. Tidak ketinggalan juga melakukan digitalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Langkah-langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di Indonesia.

Digitalisasi sistem pembayaran di lingkup keuangan sektor publik mencerminkan sebuah paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem yang berbasis elektronik, transaksi keuangan pemerintah dapat dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta mudah diawasi secara real-time. Keunggulan ini menjadikan digitalisasi keuangan sebagai alat strategis untuk memperkuat sistem keuangan negara, memperluas inklusi fiskal, dan mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengadopsi berbagai bentuk inovasi yang dikembangkan dalam pembayaran digital, sepertii penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga integrasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)m dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam proses pencairan dan pelaporan pertanggungawaban anggaran negara.

Dengan proses modernisasi pengelolaan keuangan yang terus berkembang pada instansi pemerintah pusat, upaya membangun ekosistem cashless society tersebut akan turut memainkan peranan penting. 

Contoh diantaranya melalui proses digitalisasi pembayaran atas transaksi bendahara dengan sistem nontunai yang telah didukung regulasi sehingga memungkinkan para bendahara satuan kerja untuk melakukan pendebitan rekening melalui layanan perbankan secara elektronik melalui internet banking versi entitas yang dikenal dengan fitur Cash Management System (CMS). 

Sesuai PMK nomor 183/PMK.05/2029, CMS itu sendiri adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime online.

CMS bersama dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang dikembangkan pemerintah berdasarkan PMK 196/PMK.05/2018, merupakan pilar penting yang dibangun sebagai instrumen digitalisasi pembayaran dalam transaksi pembayaran APBN oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga. Adanya dinamika modernisasi dan tuntutan masyarakat akan adanya sistem transaksi yang mudah, simple, aman, dan praktis telah mendorong digitalisasi pembayaran menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Kondisi ini juga menjalar pada tataran instansi pemerintah sehingga budaya pembayaran nontunai melalui CMS perlu terus didorong untuk diimpelementasikan oleh seluruh satuan kerja pengguna APBN.

Tools digitalisasi lainnya yang dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yaitu Digipay yang berdasarkan PER-7/PB/2022 merupakan platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem digital payment, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan. 

Digipay ini dapat dikatakan merupakan instrumen digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang memfasilitasi pembayaran belanja pemerintah secara elektronik (nontunai) dengan mengintegrasikan satuan kerja, perbankan, dan UMKM. Perannya juga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui jejak transaksi digital real-time, memperkuat pengendalian internal, serta mendukung pemberdayaan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Versi terakhir yang dikembangkan adalah Digipay Satu versi 2.0, yang mengintegrasikan seluruh proses dari pemesanan hingga pembayaran dalam satu ekosistem digital melalui penambahan fitur-fitur baru dan perluasan interkoneksi SAKTI.

Sejumlah infrastruktur teknologi sebagaimana disebutkan diatas yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, turut memainkan peran strategis dan memberikan manfaat pentng dalam sistem pengelolaan APBN yang berada pada lingkup satuan kerja Kementerian/Lembaga. Dari aspek efisiensi, digitalisasi sistem pembayaran mendorong percepatan proses pengeluaran anggaran, pengurangan penggunaan berkas fisik (paperless), serta integrasi data lintas institusi. Sistem berbasis digital dapat meminimalisir kesalahan manusia (human error), mempercepat verifikasi data, serta mengurangi potensi fraud dalam proses administrasi APBN seperti pengelolaan uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan satuan kerja. Sebelumnya, proses pengelolaan dana APBN di level satuan kerja sering kali melibatkan banyak tahapan manual seperti pencatatan, verifikasi, dan rekonsiliasi pembayaran. Namun dengan sistem pembayaran digital ini, maka proses-proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. 

Kecepatan ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga memastikan bahwa pembayaran kepada pihak ketiga, seperti vendor dan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan dengan kepastian dan tepat waktu. Selain itu, pelaksanaan sistem digital yang terstandarisasi juga mendorong keseragaman prosedur keuangan di seluruh instansi pemerintah pusat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas belanja APBN secara keseluruhan.

Jika melihat dari segi transparansi dan akuntabilitas, sistem digitalisasi keuangan memungkinkan pencatatan transaksi yang terekam secara otomatis dan tersimpan dalam single database yang terpusat. Setiap aliran dana dapat dilakukan proses tracing dengan lebih efisien dan efektif sehingga dapat ditelusuri dan diaudit dengan mudah oleh tim pemeriksa. Hal ini tentu saja memberikan kontribusi besar terhadap penguatan prinsip good governance, di mana keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah pusat. Digitalisasi pembayaran merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi anggaran, memperkuat sistem pengawasan, serta meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran negara sehingga seluruh penggunaannya dapat lebih akuntabel. 

Dengan meningkatkan akses terhadap data keuangan secara real time dan terdokumentasi secara digital, digitalisasi pembayaran mendukung prinsip-prinsip transparansi fiskal dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN.

Implementasi digitalisasi keuangan dalam pengelolaan APBN tentu tidak lepas juga dari sejumlah tantangan seperti keamanan siber (ancaman peretasan data), literasi dan kompetensi SDM (kurangnya keahlian digital), infrastruktur teknologi (akses internet dan perangkat yang tidak merata), keselarasan sistem antar aplikasi, resistensi terhadap perubahan dan regulasi yang adaptif dan beberapa tantangan lainnya. Namun demikian, dengan dukungan dan kolaborasi seluruh stakeholders serta pembenahan berkesinambungan, setiap tantangan dapat dihadapi. 

Implementasi digitalisasi keuangan dalam era teknologi modern saat ini adalah sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan strategis dalam mendukungan pengelolaan APBN sehingga perlu untuk terus dikawal bersama-sama untuk dapat dioptimalkan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel.

Ditulis Oleh : Yonas Kusuma Mangende, KPPN Fakfak