DPR Sahkan Yudo Margono Sebagai Panglima TNI yang Baru

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (13/12) mengesahkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun bulan ini.

Laksamana Yudo – yang lulus tes kepatutan dan kelayakan di DPR pada Jumat dua pekan lalu – menjadi perwira tinggi Angkatan Laut pertama yang menjabat Panglima TNI sejak Joko “Jokowi” Widodo menjadi presiden pada 2014 dan ketiga sejak era reformasi.

Ketua DPR Puan Maharani usai rapat paripurna pengesahan berharap Yudo yang kini masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tidak hanya melanjutkan program yang sudah dijalankan panglima sebelumnya, tapi juga mampu memperkuatnya.

"Tugas akan sangat banyak. Bukan hanya meneruskan apa yang sudah dilaksanakan, tapi memperkuat hal-hal yang sudah ada untuk bangsa dan negara," kata Puan.

Sementara pengamat berharap penunjukan Yudo dapat mengimplementasikan rencana poros maritim yang digagas Presiden Jokowi serta memperkuat keamanan laut Indonesia di daerah rawan seperti Laut Natuna Utara.

Usai pengesahan, Yudo selanjutkan akan dilantik Presiden Jokowi.

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, kepada media menyebut bahwa Yudo akan dilantik segera setelah masa kerja Panglima TNI sebelumnya selesai. Andika akan pensiun pada 21 Desember 2022.

Dalam keterangan pers seusai pengesahan, Yudo berjanji akan meneruskan program yang telah dilaksanakan Andika, tapi memberi catatan, “Yang akan baik dilanjutkan sementara yang kurang akan ditingkatkan.”

Selain bakal melanjutkan program, Yudo mengatakan bahwa dirinya juga memiliki sejumlah rencana prioritas, salah satunya penjagaan keamanan daerah kerawanan tinggi baik di perbatasan seperti Papua atau perairan Natuna yang kerap disusupi kapal asing dari China atau Vietnam.

“Penjagaan di daerah-daerah yang kerawanannya tinggi baik di daerah perbatasan laut maupun darat juga menjadi prioritas, sebagaimana saran dari Komisi I DPR RI,” kata Yudo.

Yudo pun berjanji untuk mendorong operasional TNI menjadi lebih cepat, dengan memberdayakan keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

“Nanti akan kami berdayakan (Kogabwilhan) untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” kata Yudo.

Program prioritas Yudo yang lain adalah melanjutkan program clean governance di tubuh militer, peningkatan kualitas anggota TNI, dan menjamin soliditas dan netralitas TNI menjelang Pemilu 2024.

Dalam keterangan tertulis Puan yang diterima BenarNews, salah satu program yang diharapkan Puan dapat dilanjutkan Yudo adalah terkait pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) – pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan yang dicanangkan pemerintah sejak 2010.

MEF yang merupakan proses modernisasi militer Indonesia mengacu kepada empat elemen yakni peningkatan sumber daya manusia serta alat utama sistem senjata (alutsista), sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, dan anggaran, kata Puan.

Capaian MEF per 2022 tercatat 61,48 persen serta ditargetkan mencapai 70 persen pada 2024, tambah Ketua DPR.

"Meski realisasi MEF menyesuaikan keuangan negara, DPR terus berupaya memberi dukungan penganggaran yang maksimal terhadap pemenuhan MEF,” kata Puan.

Anggaran pertahanan dan militer terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dengan total bujet sektor tersebut pada 2022 sebesar Rp151 triliun, ungkap Puan.

Adapun merujuk data Global Fire Power – peringkat kekuatan militer dunia – per 2021, militer Indonesia menempati peringkat ke-9 di Asia dan ke-16 di dunia.

Implementasi poros maritim

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, selain rotasi matra TNI, penunjukan Yudo sebagai panglima baru menunjukkan keseriusan Presiden dalam mengimplementasikan gagasan Indonesia sebagai negara poros maritim.

“Selama ini belum ada yang direalisasikan. Maka menunjuk salah satu yang kompeten dari TNI AL adalah upaya berkaitan dengan pertahanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Indonesia,” kata Fahmi kepada BenarNews.

Perihal sama diutarakan pakar hukum keamanan laut dari Universitas Indonesia (UI) Arie Afriansyah yang berharap Yudo dengan latar belakang Angkatan Laut dapat meningkatkan pengawalan dan penjagaan wilayah Indonesia, terutama perairan.

“Serta meningkatkan sinergitas dengan Bakamla (Badan Kemanan Laut Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum nasional di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” ujar Arie.

Menurut Arie, perihal keamanan perairan seperti di Laut Natuna Utara memang masih menjadi “pekerjaan rumah” yang belum tuntas bagi pemerintah dan otoritas keamanan.

Pada 8 September lalu, misalnya, kapal patroli China kedapatan memasuki perairan Indonesia di Laut Natuna Utara bahkan sempat mengintimidasi nelayan lokal, kata dia.

Senada dengan pengamat, anggota Komisi I DPR Dave Fikarno yang berharap Yudo mampu mengimplementasikan konsep tol maritim Presiden Jokowi, kendati hanya akan menjadi Panglima TNI dalam waktu singkat yakni sekitar setahun ke depan.

Yudo akan pensiun pada 23 November 2023 sehingga pemerintah kemungkinan besar akan menunjuk Panglima TNI baru menjelang tahun politik.

"Masa jabatan Beliau memang tidak panjang, tapi saya optimis konsep tol maritim dapat diimplementasikan karena latar belakang beliau dari AL," kata Dave kepada BenarNews.

Berdasar data Badan Informasi Geospasial per 2021, Indonesia memiliki sekitar 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang 180 kilometer.

Hapus kekerasan

Selain memperkuat rencana poros maritim, Fahmi juga berharap Yudo bisa melanjutkan reformasi dalam tubuh TNI seperti menegakkan kedisiplinan tentara serta menghapus kekerasan baik tentara senior kepada junior atau TNI kepada masyarakat.

“Kekerasan harus dihilangkan. Begitu juga pelibatan (TNI) pengamanan gedung, pengamanan industri, dan bisnis oleh TNI harus bisa diminimalisasi. Yudo harus bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit,” kata Fahmi.

Rapor Andika

Dari berbagai laporan, TNI di bawah kepemimpinan Andika memperoleh rapor beragam dari para pegiat hak asasi manusia (HAM).

Tanggapan positif disuarakan terhadap keputusan Andika yang menegaskan hak untuk dapat menjadi anggota TNI bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sementara laporan lain menyoroti sisi negatif kepemimpinan Jenderal Andika, yaitu masih maraknya tentara yang melanggar HAM di Papua yang tidak mendapat hukuman setimpal.

Pada Agustus lalu, misalnya, enam anggota TNI dituduh terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. (BenarNews)