Kejagung Tetapkan Tersangka Pencipta Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Artikel diedit dan dipublikasikan oleh Lelemuku.ID pada tanggal 19 April 2022

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kejaksaan menduga para tersangka mengakali izin ekspor minyak goreng di Kementerian Perdagangan.

“Kelangkaan ini ironis sekali, karena Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 April 2022.

Kejaksaan menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka dari kalangan penyelenggara negara. Sementara, tiga tersangka lainnya dari pihak swasta, yaitu Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT; dan General Manager PT Musim Mas, berinisal PT.

Burhan mengatakan pengungkapan ini bermula dari langka dan mahalnya minyak goreng di dalam negeri. Atas kelangkaan itu, Kemendag melakukan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation terhadap perusahaan yang ingin mengekspor minyak sawit.

Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan ternyata tidak mematuhi kebijakan itu, namun Kemendag tetap memberikan persetujuan ekspor. “Atas perbuatan tersebut diduga negara mengalami kerugian,” kata Burhan.

Dia mengatakan penyidik menduga para tersangka telah melakukan komunikasi yang intensif dengan Wisnu. Dari komunikasi itu, Permata Hijau Group, PT Wilmar, PT Multimas Nabati Asahan dan PT Musim Mas bisa mendapatkan persetujuan ekspor.

Burhan mengatakan perusahaan tersebut sebenarnya tidak boleh mengekspor karena tidak melakukan penjualan dalam negeri berdasarkan harga yang telah ditetapkan pemerintah. “Minyak yang mereka distribusikan di dalam negeri juga bukan berasal dari perkebunan inti,” kata dia.

Burhan mengatakan penyidik masih menghitung jumlah kerugian negara karena perbuatan para tersangka. Menurut dia, penyidik juga menelusuri dugaan adanya penerimaan suap atau gratifikasi untuk memperlancar keluarnya izin ekspor tersebut. (Tempo)