Soedarmo Minta LPPD ke Pemprov Papua Disampaikan Tepat Waktu
pada tanggal
30 Juli 2018
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara tepat waktu. Dengan disampaikannya secara tepat waktu, pemeringkatan yang diberikan dari pemerintah pusat diharapkan menjadi lebih baik dimasa mendatang.
Hal ini disampaikan Gubernur Soedarmo dalam satu kesempatan kemarin, di Jayapura.
“LPPD yang sudah baik harus dipertahankan dan peringkat LPPD Kabupaten/Kota yang belum baik harus diperbaiki. Ini yang saya imbau kepada kabupaten dan kota supaya kita tetap mempertahankan bahkan tingkatkan pemeringkatan dari pusat,” terang dia.
Menurut dia, LPPD merupakan raport pemerintah daerah dalam merekam penyelenggaraan tahun berjalan. Sementara dalam dua tahun terakhir (2015-2016), LPPD Provinsi Papua mengalami penurunan di peringkat 33 dari 34 Provinsi diseluruh Indonesia.
Tentu penilaian peringkat berdasarkan agregasi LPPD kabupaten/kota. Dengan demikian, kontribusi kabupaten/kota sangat besar peranannya dalam menunjang peringkat LPPD provinsi.
Secara terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Sendius Wonda mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota kembali diingatkan agar berkomitmen dan tak telat menyampaikan LPPD.
Jika telat, kepala daerah terancam mendapatkan sanksi berupa larangan keluar negeri maupun pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen. Meskipun sanksi ini sebenarnya masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah pusat.
Dia tambahkan, Biro Tata Pemerintahan Setda Papua tak memberi pendampingan khusus bagi kabupaten dalam penyampaian LPPD, sebagaimana instruksi Sekda Papua Hery Dosinaen. Hanya saja, pihaknya memberi dorongan maupun penekanan supaya kabupaten yang tidak melaporkan LPPD, agar segera berbenah sehingga menjadi lebih baik lagi.
Sebelumnya penegasan serupa disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Dia mengintrusikan seluruh instansi agar menyediakan data penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara tepat waktu supaya tak mendapat penilaian negatif.