Empat Provinsi di Tanah Papua Perkuat Sinergi Jelang Natal dan Tahun Baru

📅 18 November 2026
✍️ Oleh: Redaksi Lelemuku.com  ·  📰 Lelemuku.com
Empat Provinsi di Tanah Papua Perkuat Sinergi Jelang Natal dan Tahun Baru

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah daerah di empat provinsi di Tanah Papua bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Komitmen tersebut disepakati dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tahun 2026 yang berlangsung di Jayapura pada Senin, 16 November 2026.

Untuk pertama kalinya, pertemuan tersebut menghadirkan empat provinsi beserta pemerintah kabupaten dan kota dalam satu forum. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menegaskan semangat “Satu untuk Papua” sebagai landasan memperkuat kerja sama antardaerah meskipun wilayah tersebut kini terbagi dalam provinsi yang berbeda.

Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), dengan mendorong daerah surplus memasok kebutuhan daerah yang mengalami kekurangan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar Papua.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyampaikan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah merupakan dua agenda strategis yang perlu berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data BI, seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua mengalami inflasi secara bulanan pada Oktober 2026. Papua Selatan mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,12 persen (mtm), disusul Papua Tengah 0,98 persen, Papua Pegunungan 0,77 persen, dan Papua 0,67 persen.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh komoditas pangan bergejolak, seperti cabai rawit dan sayuran. Selain peningkatan permintaan menjelang Nataru, risiko inflasi yang perlu diwaspadai meliputi dampak El Nino dan tingginya biaya angkut akibat kenaikan harga avtur.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BI bersama TPID memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), ketersediaan pasokan melalui KAD dan pengembangan kapasitas produksi petani, kelancaran distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta komunikasi yang efektif.

Upaya pengendalian inflasi tersebut turut menghasilkan sejumlah capaian pada 2026. Provinsi Papua dan Kota Jayapura memperoleh penghargaan TPID berkinerja terbaik. Sementara itu, penghargaan upaya pengendalian inflasi terbaik diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Biak Numfor.

Di bidang digitalisasi daerah, hasil survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2026 menunjukkan jumlah pemerintah daerah berstatus Digital di empat provinsi meningkat dari sembilan menjadi 19 pemerintah daerah. Jumlah tersebut setara dengan 58 persen dari total 33 TP2DD.

Provinsi Papua mencatat indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebesar 97,3 persen. Selain itu, TP2DD di wilayah Papua meraih empat penghargaan dalam Championship TP2DD 2026, termasuk Peringkat Kedua TP2DD Provinsi untuk Provinsi Papua dan Peringkat Kedua TP2DD Kota untuk Kota Jayapura, serta dua penghargaan KATALIS P2DD.

Meski demikian, pemerataan digitalisasi masih menjadi tantangan. Pangsa kanal digital dalam penerimaan pajak daerah baru mencapai 46,53 persen. Sementara itu, pembayaran retribusi daerah masih didominasi kanal konvensional melalui teller dengan pangsa 85,22 persen.

Sebagai tindak lanjut, para kepala daerah dan BI menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain pelaksanaan GPM dan inspeksi mendadak pasar menjelang Nataru, penerbitan produk hukum kepala daerah untuk mitigasi risiko inflasi, serta pemutakhiran neraca pangan daerah secara berkala sebagai dasar pelaksanaan KAD dan FDP.

Kesepakatan lainnya mencakup penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, perluasan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah, optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah, serta integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan e-katalog.

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Bank Indonesia Provinsi Papua menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga inflasi di Tanah Papua tetap terkendali dalam sasaran nasional, sekaligus mempercepat digitalisasi daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. (BI Papua)