BPBD Papua Sebut Anggaran Bencana Rp200 Juta Kurang
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua menyatakan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk penanggulangan bencana dinilai tidak memadai untuk menangani berbagai potensi risiko di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka evaluasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam yang kerap terjadi di Papua.
Keterbatasan anggaran tersebut menjadi kendala utama dalam operasional lapangan, mulai dari pengadaan logistik hingga pemeliharaan peralatan evakuasi. BPBD Papua menekankan bahwa besaran dana tersebut jauh di bawah kebutuhan riil yang diperlukan untuk memastikan respons cepat dan efektif saat terjadi bencana.
Menurut data internal, frekuensi kejadian bencana di Papua cenderung meningkat setiap tahunnya, baik akibat faktor cuaca ekstrem maupun aktivitas geologis. Kondisi geografis Papua yang terdiri dari pegunungan dan pesisir membuat wilayah ini sangat rentan terhadap longsor, banjir, dan tsunami. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas penanganan bencana.
BPBD Papua telah mengajukan usulan penambahan anggaran kepada pemerintah pusat melalui mekanisme transfer ke daerah. Usulan ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta modernisasi peralatan deteksi dini. Pihaknya berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat mengingat luasnya wilayah Papua yang sulit dijangkau.
Langkah strategis lainnya adalah penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Papua. BPBD Provinsi Papua mendorong agar setiap daerah memiliki posko bencana yang aktif dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat distribusi bantuan dan evakuasi korban saat terjadi keadaan darurat.
"Anggaran Rp200 juta jelas tidak cukup untuk skala provinsi Papua yang sangat luas dan memiliki banyak titik rawan bencana," ujar Kepala BPBD Papua dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan penanggulangan bencana.
"Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan alokasi dana khusus untuk Papua, mengingat karakteristik geografis dan demografis yang unik," lanjutnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari BPBD terkait potensi bencana.
Sebagai informasi, penanggulangan bencana di Papua melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, POLRI, dan relawan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana. BPBD Papua berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada saat ini. (Evu)