Bank Indonesia Dan DPMPTSP Papua Pegunungan Gelar Diskusi Panel Stabilisasi Harga Di Wamena

<div class="separator" style="text-align: center;"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzPF2peOqp05-lvafV8bsUnwc73tTQZaaX4V482Tf7g8ZFqCNbSJnjMRRE8pBFgrjQIKOZ4tjrL1Z6Z8gLtxrDCsa2mqTVsv62svr5DvbPakqNAAyIz9Trg0LMbrlK4xKOQJOPhapqf4CFGcUU9YS9sDMgRO6FHGTjXvUENSFAxgIbz78wpaOKJF3sZXM/s1600/wamena1.jpg" style="max-width:100%; height:auto;" /></div><p>WAMENA, LELEMUKU.COM – Bank Indonesia bekerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Papua Pegunungan menggelar diskusi panel mengenai stabilisasi harga dan kelancaran distribusi sejak Rabu (2/9/2026) hingga Jumat (4/9/2026).</p><p>Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diselenggarakan di Grand Baliem Hotel Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, serta pemerintah kabupaten maupun kota dari wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut.</p><p>Diskusi panel ini menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan stabilisasi harga dan kelancaran distribusi barang di wilayah Papua Pegunungan. Langkah ini dinilai penting mengingat karakteristik geografis wilayah tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam mobilitas barang dan kebutuhan masyarakat.</p><p>Kelancaran distribusi diharapkan dapat mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok sekaligus menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota diharapkan semakin kuat dalam mengidentifikasi berbagai kendala distribusi.</p><p>Selain itu, pertemuan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antardaerah dalam mendukung stabilitas perekonomian di kawasan Papua. Materi diskusi secara khusus diarahkan pada kondisi Provinsi Papua Pegunungan, termasuk tantangan distribusi barang dan kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan.</p><p>Dengan adanya koordinasi lintas provinsi dan kabupaten atau kota, kebijakan maupun langkah penanganan terhadap persoalan harga dan distribusi diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Olemah)</p>