Perjanjian Puk Puk, Aliansi Pertahanan Pertama Papua New Guinea dengan Australia

PORT MORESBY, LELEMUKU.COM – Perjanjian Puk Puk atau Papua New Guinea–Australia Mutual Defence Treaty menjadi tonggak bersejarah sebagai aliansi pertahanan pertama bagi Papua New Guinea dan aliansi pertama Australia sejak ANZUS tahun 1951.

Perjanjian ini ditandatangani pada 6 Oktober 2025 oleh Perdana Menteri Papua New Guinea James Marape dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Canberra. Nama “Puk Puk” diambil dari bahasa Tok Pisin yang berarti buaya, melambangkan kekuatan dan kewaspadaan.

Latar belakang perjanjian ini bermula dari kesepakatan keamanan bilateral yang ditandatangani kedua negara pada Desember 2023. Perjanjian Puk Puk kemudian menjadi langkah lebih jauh dengan prinsip saling pertahanan, di mana serangan bersenjata terhadap salah satu pihak dianggap sebagai ancaman terhadap keduanya.

Isi utama perjanjian mencakup komitmen saling membela, peningkatan kemampuan pertahanan melalui latihan bersama, pertukaran intelijen, serta jalur rekrutmen bagi hingga 10.000 warga Papua New Guinea untuk bergabung dengan Australian Defence Force. Perjanjian ini juga membuka akses Australia ke fasilitas militer Papua New Guinea.

Pada 20 Maret 2026, Papua New Guinea telah meratifikasi perjanjian ini. Menteri Luar Negeri Papua New Guinea Justin Tkatchenko menandatangani Instrumen Ratifikasi di Port Moresby pada Selasa (14/4/2026). Australia diperkirakan akan menyusul meratifikasi dalam beberapa bulan mendatang sehingga perjanjian dapat berlaku penuh.

Perjanjian Puk Puk tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga mencakup kerja sama dalam penanganan bencana alam seperti dukungan Australia saat Siklon Maila melanda Milne Bay.

Dengan perjanjian ini, Papua New Guinea keluar dari kebijakan “friends to all” dan semakin memperkuat hubungan strategis dengan Australia sebagai mitra keamanan utama di Pasifik. (Evu)