Kerajaan Luwu, Kerajaan Tertua di Sulawesi Selatan Jadi Cikal Bakal Peradaban Bugis

PALOPO, LELEMUKU.COM - Kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dan dianggap sebagai cikal bakal peradaban Bugis. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kedatuan Luwu atau Kerajaan Wareq, dengan wilayah yang mencakup sebagian besar daratan Sulawesi bagian tengah dan timur pada masa kejayaannya, termasuk daerah yang kini menjadi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta sebagian Kolaka di Sulawesi Tenggara.

Sejarah Kerajaan Luwu terbagi menjadi dua periode utama berdasarkan sumber tradisional:

Periode I La Galigo (pra-sejarah mitologis):  

Menurut epos mitologi Bugis I La Galigo, kerajaan ini didirikan oleh Batara Guru, seorang tomanurung (titipan dari langit) yang turun ke dunia untuk membangun peradaban. Batara Guru dianggap sebagai raja pertama dan pusat kerajaan awal berada di Ussu (sekitar wilayah Malili atau sekitar Danau Matano saat ini). 

Periode ini bersifat mitos dan tidak memiliki catatan kronologis pasti, tetapi dianggap mencerminkan asal-usul budaya dan kekuasaan di Tana Luwu.

Periode Lontaraq (sejarah tertulis, mulai abad ke-13/14):  

Nama "Luwu" mulai dikenal secara historis sejak abad ke-13, ketika raja pertama periode ini dinobatkan. Kerajaan Luwu disebutkan dalam kakawin Nagarakretagama (abad ke-14) sebagai wilayah di bawah pengaruh Majapahit, bersama Lombok dan daerah lain di Nusantara timur. 

Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan besi dan hasil bumi, dengan pengaruh yang luas hingga ke wilayah Bugis, Makassar, dan sekitarnya.

Kerajaan Luwu menjadi kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam secara resmi. Pada 4 Februari 1605, Andi Pattiware' Daeng Parabung (Datu Luwu XV) menjadi raja pertama yang memeluk Islam, menjadikan Luwu sebagai pusat penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. 

Masjid tertua di Sulawesi Selatan, yang menjadi bukti masuknya Islam sekitar abad ke-15–16, juga terletak di wilayah ini.

Pada masa kejayaannya, Luwu memiliki sistem pemerintahan kedatuan dengan raja (Datu Luwu) sebagai pemimpin tertinggi, didukung oleh dewan adat dan bangsawan. Kerajaan ini sempat menjadi kekuatan dominan sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Bugis lain seperti Bone, Gowa, dan Wajo.

Pada abad ke-19–20, Kerajaan Luwu menghadapi konflik dengan Hindia Belanda, terutama terkait monopoli perdagangan hasil bumi. Pengaruh kerajaan mulai menurun setelah intervensi kolonial, dan wilayahnya akhirnya terintegrasi ke dalam sistem administrasi kolonial Belanda, kemudian menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan pasca-kemerdekaan Indonesia.

Saat ini, warisan Kerajaan Luwu dilestarikan melalui Istana Kedatuan Luwu di Palopo, yang menjadi pusat kegiatan adat dan budaya. Raja Luwu saat ini, YM H. Andi Maradang Mackulau Opu To Bau (Raja Ke-40), terus memainkan peran simbolis dalam melestarikan tradisi dan mendukung aspirasi masyarakat Tana Luwu, termasuk tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya.

Dalam momen bersejarah pada puncak peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) Ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) Ke-80, Raja Luwu Ke-40 YM H. Andi Maradang Mackulau Opu To Bau menyatakan sikap bulat untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Acara puncak tersebut berlangsung di Kompleks Istana Kedatuan Luwu, Palopo, pada Jumat malam 23 Januari 2026. Didampingi empat kepala daerah se-Tana Luwu, para ketua dan anggota DPRD kabupaten/kota se-Tana Luwu, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 11 Luwu Raya, serta unsur adat dan tokoh masyarakat, Raja Luwu menyampaikan komitmen bersama.

“Segala unsur pemerintah juga unsur adat telah sepakat dan bersatu untuk memperjuangkan sekuat tenaga kami untuk menjadi Provinsi Luwu Raya,” tegas YM H. Andi Maradang Mackulau Opu To Bau di hadapan ribuan masyarakat yang hadir.

Pernyataan sikap tersebut disaksikan langsung oleh masyarakat Tana Luwu serta para raja-raja nusantara yang turut hadir dalam peringatan dua hari bersejarah tersebut. 

Kehadiran raja-raja dari berbagai wilayah nusantara menambah bobot historis dan simbolis acara ini.Deklarasi ini menjadi puncak dari rangkaian peringatan HJL Ke-758 yang mengenang berdirinya Kerajaan Luwu serta HPRL Ke-80 yang memperingati perlawanan rakyat Luwu terhadap penjajahan pada masa lalu. 

Dukungan penuh dari unsur pemerintahan daerah, legislatif, adat, dan masyarakat menunjukkan kesatuan tekad untuk mewujudkan Provinsi Luwu Raya yang mencakup wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan sebagian kawasan sekitarnya.

Kerajaan Luwu tetap menjadi simbol identitas budaya Bugis dan masyarakat Sulawesi Selatan bagian utara, dengan sejarah yang kaya akan mitos, perdagangan, dan peralihan agama yang memengaruhi perkembangan wilayah tersebut hingga kini. (evu)