TNI Bantah Narasi Penangkapan Anggota BAIS oleh Polri Terkait Provokasi Demo di Jakarta

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara tegas membantah narasi yang menyebutkan bahwa seorang anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI ditangkap oleh Polri karena diduga menjadi provokator dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. 

Bantahan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal TNI Marinir Freddy Ardianzah, dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Senin, 8 September 2025, pukul 10.00 WIB.

Dalam keterangannya, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah menegaskan bahwa informasi yang menyebar di media sosial dan beberapa platform daring tentang penangkapan anggota BAIS TNI adalah hoaks dan tidak berdasar. 

“Narasi yang menuduh anggota BAIS ditangkap Polri karena dianggap sebagai provokator demo adalah tidak benar. Kami pastikan tidak ada anggota BAIS yang ditangkap terkait isu tersebut,” ujar Freddy dengan tegas.

Ia menjelaskan bahwa TNI, melalui BAIS, memiliki tugas untuk menjaga keamanan nasional dan mendukung stabilitas negara, bukan memicu kerusuhan atau aksi provokatif. 

Freddy juga menyebut bahwa narasi ini sengaja disebarkan untuk mencoreng reputasi TNI dan menciptakan perpecahan antara institusi TNI dan Polri, yang selama ini bekerja sama dalam menjaga keamanan dalam negeri.

Narasi tentang penangkapan anggota BAIS muncul di beberapa grup media sosial sejak akhir Agustus 2025, bertepatan dengan gelombang demonstrasi di Jakarta dan beberapa kota besar. 

Dalam unggahan yang beredar, anggota BAIS disebut-sebut sebagai provokator yang memicu kericuhan dalam demonstrasi tersebut, meskipun tanpa bukti konkret.

Freddy menegaskan bahwa TNI telah berkoordinasi dengan Polri untuk menelusuri sumber narasi tersebut. 

“Kami sedang bekerja sama dengan Polri dan pihak berwenang lainnya untuk mengusut pihak-pihak yang menyebarkan hoaks ini. Ini adalah upaya untuk mengganggu stabilitas keamanan nasional,” tambahnya. 

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang tidak diverifikasi dan hanya mengandalkan sumber resmi dari TNI atau Polri. (Evu)