Sri Mulyani Indrawati Resmi Dicopot dari Jabatan Menteri Keuangan Indonesia

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia yang dikenal luas atas kontribusinya selama lebih dari dua dekade dalam memandu ekonomi nasional, secara resmi dicopot dari jabatannya pada Senin, 8 September 2025 petang. 

Keputusan ini diumumkan sebagai bagian dari reshuffle kedua Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai akhir dari peran Sri Mulyani yang telah melayani di bawah tiga presiden berbeda.

Sri Mulyani, yang pertama kali diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 dan kembali menjabat di bawah Presiden Joko Widodo pada 2016, dianggap sebagai salah satu menteri keuangan paling berpengaruh di Indonesia. 

Ia kembali dilantik dalam kabinet Prabowo pada Oktober 2024, namun kariernya yang gemilang berakhir hari ini. 

Sri Mulyani dikenal luas atas reformasi sistem perpajakan yang meningkatkan pendapatan negara dan kemampuannya memandu ekonomi terbesar di Asia Tenggara melewati krisis global, termasuk pandemi COVID-19 dan krisis finansial 2008. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, memperkuat reputasinya di panggung internasional.

Keputusan pencopotan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang tidak menyebutkan alasan spesifik, namun kejadian ini terjadi di tengah tekanan politik setelah dua pekan protes nasional yang menuntut reformasi pajak yang lebih adil. 

Pada akhir Agustus 2025, rumah Sri Mulyani dilaporkan menjadi target penjarahan selama demonstrasi yang memanas, menambah spekulasi tentang faktor di balik keputusannya. 

Pasar keuangan menunjukkan reaksi langsung, dengan indeks saham utama turun 1,3% dan rupiah sedikit melemah setelah pengumuman.

Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 dan memiliki pengalaman sebagai Deputi Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Pelantikan Purbaya dilakukan bersamaan dengan reshuffle yang juga memengaruhi beberapa kementerian lain, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan).

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas ekonomi Indonesia ke depan, mengingat peran sentral Sri Mulyani dalam menjaga kredibilitas fiskal. 

Beberapa analis memandang reshuffle ini sebagai respons terhadap aspirasi publik, namun ada pula yang khawatir akan memengaruhi kepercayaan investor. (Evu)