SMA Gonzaga Jakarta Serukan Sikap Kritis terhadap Krisis Demokrasi dan Tuntut Akuntabilitas Pemerintah

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komunitas pelajar SMA Kolese Gonzaga Jakarta menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait aksi demonstrasi yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum yang dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil. 

Dalam rilis resmi yang dikeluarkan pada Kamis (4/9/2025), senat pelajar Gonzaga menegaskan komitmen mereka untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 di tengah situasi sosial-politik yang memprihatinkan.

Pernyataan sikap ini merespons gelombang demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus 2025, yang dipicu oleh kebijakan kontroversial DPR, termasuk kenaikan tunjangan pejabat hingga ratusan juta rupiah per bulan dan amandemen UU Pemilu Daerah yang ditentang publik. Aksi-aksi ini, menurut laporan berbagai media, telah menyebabkan tindak kekerasan, kerusuhan, hingga korban jiwa di beberapa wilayah.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Senat SMA Gonzaga, Christopher Kana Cahyadi, dan disahkan oleh Yayasan Gonzaga, Pater Eduard Ratu Dopo SJ Med, M.Ed, komunitas pelajar menyoroti empat poin utama. 

Pertama, Gonzaga menolak pandangan bahwa pelajar SMA/SMK tidak perlu berpartisipasi dalam kegiatan demokratisasi seperti kampanye media sosial, petisi, atau penyampaian aspirasi. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dilindungi Pasal 28 ayat (3) UUD 1945, sehingga pelajar berhak menyuarakan pandangan mereka secara kritis dan bertanggung jawab. 

Kedua, komunitas ini menghormati upaya masyarakat yang berani menyuarakan aspirasi untuk menjaga demokrasi dengan cara kondusif dan efektif, demi kepentingan bersama. 

Ketiga, Gonzaga mengecam oknum yang menyebarkan misinformasi dan narasi provokatif yang memicu konflik horizontal, seperti kekerasan, penjarahan, dan provokasi, demi kepentingan pribadi atau kelompok. 

Keempat, menyikapi rapat DPR pada 4 September 2025 yang membahas “17+8 Tuntutan Rakyat,” Gonzaga mengharapkan itikad baik dari DPR untuk mempertimbangkan dan menindaklanjuti tuntutan tersebut secara adil, guna memperbaiki akuntabilitas dan kinerja lembaga pemerintahan.

"Sebagai pelajar Indonesia, kami berkomitmen memberikan sikap tegas dan kritis terhadap dinamika sosial-politik di Tanah Air. Semoga segala aspirasi dapat ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab dan transparan," tulis pernyataan resmi tersebut.

Netizen di platform X menyambut positif langkah ini, dengan beberapa akun memuji keberanian Gonzaga. Anak SMA saja lebih vokal daripada sebagian pejabat. 

"Kita perlu memberi apresiasi setinggi-tingginya pada SMA Gonzaga, tidak ada secuilpun pernyataan menyalahkan pelajar berdemonstrasi. Inilah sikap sekolah yang bisa ditiru" tulis akun Zanatul Haeri. 

Namun, ada pula yang mempertanyakan efektivitas pernyataan ini tanpa aksi nyata, seperti @reformasiwatch yang berkomentar, "Bagus, tapi apa cuma pernyataan atau ada langkah konkret?"

Sementara itu, gelombang demonstrasi terus berlanjut di berbagai kota, dengan tuntutan utama mencakup pembatalan kenaikan tunjangan pejabat, penolakan amandemen UU Pemilu Daerah, dan reformasi sistemik untuk menangani korupsi serta kesenjangan sosial. (Evu)