Mochamad Irfan Yusuf Jadi Menteri Haji dan Umrah, Pimpin Kementerian Baru di Kabinet Merah Putih

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, resmi dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia pada Senin, 8 September 2025 petang di Istana Negara, Jakarta. 

Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari reshuffle kedua Kabinet Merah Putih, menandai pembentukan kementerian baru yang sebelumnya merupakan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Gus Irfan, lahir pada 24 Juni 1962 di Jombang, Jawa Timur, merupakan ulama dan politikus terkemuka yang berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). 

Ia adalah cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, dan putra KH Yusuf Hasyim, menjadikannya figur berpengaruh di kalangan pesantren. 

Gus Irfan memiliki pendidikan formal dari Universitas Brawijaya (S1 dan S2) serta gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang ia raih pada Februari 2025. 

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala BP Haji sejak Oktober 2024 dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk periode singkat pada 2024.

Pelantikan ini mengikuti pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh DPR RI pada 26 Agustus 2025, yang mengubah status BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. 

Gus Irfan, yang sebelumnya memimpin BP Haji, kini dipercaya untuk memimpin kementerian baru ini, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. 

Keputusan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025, yang juga melantik tiga menteri lain dan satu wakil menteri lainnya dalam reshuffle kali ini.

Gus Irfan menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki tata kelola ibadah haji dan umrah, yang sering diwarnai keluhan terkait kuota, biaya, dan layanan. 

“Kami berkomitmen membawa perubahan positif untuk jamaah haji dan umrah,” ujarnya usai pelantikan.

Penunjukan Gus Irfan disambut dengan harapan besar dari komunitas Muslim di Indonesia, terutama jamaah haji dan umrah. Warganet menyuarakan dukungan sekaligus harapan perbaikan layanan. 

Namun, ada pula yang mempertanyakan efisiensi pembentukan kementerian baru di tengah kritik terhadap “kabinet obesitas,” mengingat penambahan ini menambah beban anggaran negara.

Sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama, Gus Irfan menghadapi tantangan besar, termasuk meningkatkan kuota haji yang terbatas (sekitar 221.000 pada 2025), mengatasi penyelewengan biaya, dan memperkuat perlindungan jamaah dari praktik ilegal. 

Latar belakangnya sebagai ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Farros diharapkan dapat membawa pendekatan humanis dan berbasis komunitas. (Evu)