Koalisi Cek Fakta Peringatkan Adanya Amplifikasi Propaganda dan Ketakutan di Tengah Aksi Protes

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Koalisi Cek Fakta mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan berhati-hati dalam menerima serta menyebarkan informasi, terutama di tengah maraknya disinformasi terkait aksi protes di Indonesia sepanjang akhir Agustus hingga awal September 2025. 

Koalisi menemukan adanya narasi propaganda yang berpotensi memperkeruh ekosistem informasi, termasuk tuduhan bahwa protes digerakkan oleh pihak asing seperti George Soros dan National Endowment for Democracy (NED).

Berdasarkan temuan Koalisi Cek Fakta, narasi tersebut berasal dari laporan propagandis Rusia, Angelo Guiliano, yang diterbitkan oleh media Rusia Sputnik pada 31 Agustus 2025 dengan judul “Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests.” 

Dalam laporan itu, Giuliano menyebut penggunaan bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai indikasi “pengaruh eksternal” yang mirip dengan pola di negara lain. 

Ia juga menduga keterlibatan Open Society Foundations milik Soros, yang telah menyalurkan dana lebih dari 8 miliar dolar AS secara global sejak 1990-an, serta NED yang disebut mendanai media di Indonesia.

Tuduhan semacam ini dinilai sebagai bagian dari pola disinformasi global yang kerap digunakan Rusia, termasuk melalui istilah “colour revolution” untuk menstigma gerakan massa sebagai gerakan yang didukung asing. 

Narasi serupa juga terkait dengan aturan “foreign agent” Rusia sejak 2012, yang digunakan untuk melemahkan kredibilitas LSM, media, dan aktivis kritis terhadap pemerintahan Vladimir Putin. Pola ini juga terdeteksi selama pandemi COVID-19.

Hingga 3 September 2025, Koalisi Cek Fakta mencatat setidaknya 20 jenis misinformasi dan disinformasi terkait aksi protes sejak 25 Agustus 2025. 

Informasi palsu tersebut mencakup narasi yang memicu ketakutan, seperti larangan keluar malam, pembatasan aktivitas di jalanan, penempatan penembak jitu, pembakaran bangunan, pembatasan penarikan uang di bank, penyerangan kantor polisi, hingga penjarahan. Selain itu, terdapat pula narasi propaganda yang berupaya mendelegitimasi aksi protes.

Menanggapi hal ini, Whitney Phillips, Assistant Professor di School of Journalism and Communication, University of Oregon, menyarankan masyarakat mempertimbangkan dampak informasi yang dibagikan, mengevaluasi apakah informasi tersebut layak disebarkan atau justru berisiko memperburuk situasi, serta memverifikasi informasi secara kontekstual dengan mengedepankan etika.

Koalisi Cek Fakta mengajak masyarakat dan jurnalis untuk bersikap skeptis terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, berbasis klaim tanpa bukti, atau memicu ketakutan, serta tidak menyebarkannya. 

Jurnalis diminta mematuhi Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi ketat, dan menghindari mengamplifikasi propaganda atau disinformasi. 

Masyarakat yang menerima pesan berantai atau informasi meragukan dapat memeriksanya melalui portal cekfakta.com. Jika informasi tersebut telah terdeteksi sebagai hoaks melalui fitur pencarian di portal, dapat dipastikan informasi itu tidak benar. (Evu)