Kunto Arief Wibowo Tetap Jabat Pangkogabwilhan, Ralat Mutasi karena Pertimbangan Situasi

JAKARTA, LELEMUKU.COM — Panglima TNI secara resmi meralat mutasi jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya direncanakan mengisi posisi sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dengan penyesuaian tersebut, Letjen Kunto tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, dalam konferensi pers virtual pada Jumat (2/5/2025). 

Menurutnya, perubahan tersebut diambil setelah mempertimbangkan secara matang dinamika organisasi dan situasi operasional yang masih membutuhkan kehadiran Letjen Kunto di jabatan strategisnya saat ini.

“Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi, maka diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” jelas Brigjen Kristomei.

Ia menambahkan bahwa mutasi jabatan di lingkungan TNI dilakukan secara profesional dan objektif, berdasarkan kebutuhan organisasi serta prinsip tour of duty dan tour of area. Proses ini juga telah melewati sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Keputusan mempertahankan Letjen Kunto di posisi Pangkogabwilhan I juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas TNI di wilayah pertahanan yang strategis.

Dengan demikian, TNI menegaskan bahwa seluruh kebijakan rotasi dan mutasi jabatan tinggi dilakukan demi menjawab tantangan organisasi secara menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan situasi nasional maupun regional.

Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) telah menimbulkan berbagai spekulasi di publik. 

Namun, pihak TNI menegaskan bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada pertimbangan organisasi dan bukan karena tekanan politik atau faktor eksternal lainnya. (Evu)