Pemerintah Yaman Sepakati Bantuan $1 Miliar dengan Dana Moneter Arab
pada tanggal
28 November 2022
SANA'A, LEELEMUKU.COM - Pemerintah Yaman yang diakui internasional menandatangani perjanjian dengan Dana Moneter Arab pada Minggu (27/11), kata media pemerintah. Kesepakatan itu membuka jalan bagi pemerintahan yang didukung Saudi itu untuk menerima bantuan ekonomi sebesar $1 miliar.
Dana yang berbasis di Abu Dhabi itu, sub-organisasi dari Liga Arab beranggotakan 22 negara, akan mendanai program $1 miliar itu dari 2022 hingga 2025. Perjanjian ekonomi itu bertujuan membantu pemerintah Yaman untuk menciptakan stabilitas moneter dan fiskal lewat berbagai reformasi ekonomi, kata kantor berita SABA.
Perang saudara Yaman, yang memasuki tahun ke delapan, telah melumpuhkan perekonomian negara itu dan menyebabkan separuh penduduknya kelaparan. Harga pangan rata-rata 60% lebih mahal dari tahun lalu, terutama akibat perang Ukraina yang telah menghambat impor gandum yang penting dari Eropa Timur.
Konflik itu dimulai pada 2014 ketika para pemberontak Houthi yang didukung Iran, merebut Ibu Kota, Sanaa, dan banyak bagian Yaman utara. Perkembangan itu mendorong pemerintah untuk mengasingkan diri. Sebuah koalisi yang dipimpin Arab Saudi, termasuk Uni Emirat Arab, mengintervensi pada 2015 untuk berusaha memulihkan kekuatan pemerintah yang diakui internasional. Bank sentral negara itu telah terpecah belah antar para pihak yang bertikai.
Bank sentral Yaman cabang Aden berada di bawah kontrol pasukan koalisi Saudi. Dalam beberapa tahun belakangan, cabang Aden telah ikut memacu inflasi dengan mencetak uang baru untuk membayar utang-utangnya dan menutupi upah sektor publik. Uang cetakan Aden tidak diterima di wilayah yang dikuasai Houthi, yang bank sentralnya beroperasi dari Sanaa.
Perjanjian hari Minggu (27/11) itu ditandatangani oleh gubernur bank sentral Yaman cabang Aden, Ahmed al-Maabqi, disaksikan Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Al-Jadaan.
Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Keuangan Houthi, grup pemberontak itu mengecam perjanjian tersebut dan mengatakan dana itu hanya akan "menguntungkan negara-negara agresor, bukan masyarakat Yaman." (VOA)