Volker Turk di Pilih Sebagai Komisaris Tinggi PBB
pada tanggal
09 September 2022
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - PBB, pada Kamis (8/9), menyetujui penunjukkan Volker Turk, yang berasal dari Austria, sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Hak Asasi Manusia berikutnya.
Kantor berita Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengusulkan agar Turk menggantikan Michelle Bachelet, yang berasal dari Chili, yang masa jabatannya berakhir pada 31 Agustus lalu.
Turk saat ini bekerja di kantor Guterres sebagai wakil sekretaris jenderal untuk urusan kebijakan.
Tantangan yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh Turk adalah menindaklanjuti laporan tentang perlakuan terhadap warga minoritas Muslim-Uighur di Xinjiang, China, yang diterbitkan Bachelet beberapa menit sebelum masa jabatannya berakhir.
Laporan itu mendapati bahwa “penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif” yang dilakukan China terhadap warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di wilayah Xinjiang kemungkinan mengandung sejumlah elemen kejahatan terhadap kemanusiaan.
China telah menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang.
Wakil Duta Besar China di PBB, Dai Bing, mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa “China berharap agar Turk dapat menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip-prinsip objektivitas, ketidakberpihakan dan non-politisasi secara ketat.”
Sementara itu, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Lisa Carty, mengatakan Turk "harus bertindak sebagai suara yang independen, tidak memihak, dan teguh menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia."
"Komisaris tinggi harus bersedia menyuarakan pelanggaran HAM di mana pun," tegasnya.
Komisaris Tinggi HAM PBB memainkan peran penting dalam menentang kemunduran kebebasan ketika sebuah rezim pemerintahan diktator mendapat pengaruh dengan mengorbankan demokrasi.
Kandidat lain untuk mengisi posisi itu mencakup diplomat karir Federico Villegas dari Argentina, dan Adama Dieng dari Senegal, yang sebelumnya menjadi penasehat Guterres dalam hal pencegahan genosida.
Phil Lynch, Direktur Eksekutif Layanan Internasional untuk HAM, mengkritisi pemilihan Turk dengan mengatakan hal itu tidak transparan dan tidak ada konsultasi dengan masyarakat sipil independen.
“Sekjen PBB melewatkan kesempatan penting untuk membangun legitimasi dan kewenangan dari komisaris tinggi berikutnya,” ujar Lynch. (VOA)