Jokowi Perintahkan Andika Perkasa Tuntaskan Kasus Mutilasi 4 Warga Nduga di Mimika
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Presiden Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menuntaskan kasus pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
"Saya perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang sudah dan telah dilakukan oleh kepolisian dan dibackup oleh TNI," ujar presiden kepada media di GOR Toware Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 31 Agustus 2022.
Ia menegaskan upaya usut tuntas dengan seadil-adilnya ini harus dilakukan TNI sehingga kepercayaan kepada institusi pertahanan negara itu tetap terjaga.
"Proses hukum harus berjalan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Yang paling penting diusut tuntas dan proses hukum," tutup dia.
Polisi sendiri telah menyatakan 10 orang menjadi pelaku pembunuhan dan mutilasi 4 warga Kabupaten Nduga di Timika
Direktur Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani dalam pesan singkatnya menyatakan bahwa 9 orang sudah ditangkap pihaknya sementara satu lainnya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
10 orang pelaku terdiri dari 4 warga sipil berinisial APL, DU, RF dan RY. Sedangkan 6 lainnya adalah oknum prajurit TNI AD, yakni Mayor (Inf) HFD, Kapten DK, Pratu PR, Pratu ROM, Pratu RAS dan Pratu RP. Satu dari 10 pelaku masih dalam pencarian, yakni RY.
Sementara itu Komandan Daerah Militer (Kodam) XVII/ Cenderawasih, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa menyatakan akan melakukan pemeriksaan investigasi terhadap 6 prajurit TNI AD yang terkait dengan kasus tersebut.
Keenam prajurit TNI AD itu diduga yang terlibat pembunuhan dengan disertai mutilasi berkedok jual beli senjata.
“Kami sudah memberikan perintah kepada kami untuk melakukan pemeriksaan investigatif terhadap kejadian tersebut,” kata Teguh.
Dalam kasus ini, Teguh menuturkan pihaknya juga bekerja sama dengan Polda Papua untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi.
“Tentunya, kami terus bekerja sama dengan pihak Polda di lapangan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sebenarnya dan kami Angkatan Darat berkomitmen dalam hal ini adalah hukum harus ditegakkan,” ujarnya. (Albert Batlayeri)