Tanimbar Raih Kabupaten Penyerapan DD 100 Persen Tercepat Tahun 2021 di Maluku

Artikel diedit dan dipublikasikan oleh adminlelemuku pada tanggal 01 Desember 2021

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Direktoral Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan kabupaten dengan penyerapan Dana Desa (DD) 100 Persen tercepat Tahun 2021 di lingkup Provinsi Maluku kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Rabu, 1 Desember 2021.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras dari bapak dan ibu sekalian, penyaluran dana desa tahun ini, Tanimbar menjadi yang pertama penyerapan dana desa mencapai 100 persen di Maluku,” ungkap Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Iwan Teguh Setiawan, S.T., M.A saat didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki, Sudi Bawa Suwita, S.E., M.E di Lantai 2 Kantor Bupati Tanimbar.

Selanjutnya, ia mengingatkan kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar yang harus segera diselesaikan, yaitu penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

“Dari 19 bidang, 8 bidang sudah mencapai diatas 90 persen. Tetapi ada 11 bidang yang presentasi penyalurannya baru 0,9 sampai sekitar 70 persen,” kata Setiawan.

Bupati Petrus Fatlolon mengucapkan penghargaan tersebut didedikasikan kepada seluruh Pejabat Struktural dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Tanimbar yang sudah berkerja keras dengan maksimal demi membawa daerah dengan 10 kecamatan itu lebih maju dan bisa mengantarkan kondisi ekonomi menjadi pulih.

“Terima kasih atas dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku dan KPPN Saumlaki telah melakukan evaluasi dan monitoring penyeraan dana desa dan DAK di Tanimbar,” ucap dia didampingi Sekda Ruben Moriolkossu.

Fatlolon meminta mengakhiri kerja di Tahun 2021 ini, seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan evaluasi dan monitoring agar memastikan pencairan DAK harus semaksimal mungkin sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Harap ada lelang pra DIPA, khususnya untuk DAK supaya pelaksaanan pekerjaan bisa lebih cepat. Ini merupakan salah satu pilar utama untuk mendorong peningkatan ekonomi di daerah, selain dana desa,” tandasnya. (Laura Sobuber)