-->

Ridwan Kamil Hormati Keputusan Pencopotan Rudy Sufahriadi dari Kapolda Jawa Barat

Ridwan Kamil Hormati Keputusan Pencopotan Rudy Sufahriadi dari Kapolda Jawa Barat.lelemuku.com.jpg

BANDUNG, LELEMUKU.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, menghormati keputusan institusi Polri yang mencopot Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi dari jabatan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, sebagai buntut acara Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang dihadiri ribuan masa di Mega Mendung, Kabupaten Bogor  pada Jumat, 13 Oktober 2020, malam.

“Kita harus menghormati pertimbangan institusi masing-masing. Saya tidak bisa memberikan penilaian. Saya kira itu sesuai dengan situasi yang terjadi di hari ini. Saya menghormati institusi kepolisian, maka dari itu kami hormati,” kata dia, dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Bandung, Selasa, 17 November 2020.

Ridwan Kamil mengaku mengenal baik Rudy yang merupakan komandan yang bekerja sama dengannya dalam membangun Jawa Barat.

“Beliau adalah orang baik. Beliau adalah pejuang Covid bersama kami. Bahkan dengan patriotismenya menjadi relawan vaksin bersama Pak Kajati, Pak Pangdam juga. Saya paham betul. Saya paham dari awal sampai akhir, tapi apapun itu kami bisa memahami dan mendoakan agar beliau mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan di jabatan baru. Dan tentunya tetap mengawal Jawa Barat melalui cara-cara yang baru,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, pergantian pejabat Kapolda Jawa Barat tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja penanganan Covid-19 yang melibatkan institusi Polri.

“Kita bekerja itu bukan karena individu. Kalau saya sakit, saya gak ada, tim Satgas sudah solid. Artinya tim Satgas itu tidak boleh mengandalkan figur orang per orang karena kami ini membangun sistem dengan 5 prinsip proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, kolaboratif,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, pejabat pengganti Kapolda Jabar yang baru diyakininya akan dengan mudah meneruskan sistem yang sudah dibangun dalam penanganan Covid-19.

“Kami mengucapakn selamat datang nanti pada Pak Kapolda baru, juga tidak usah khawatir, karena sistem sudah sedemikian fasih. Tinggal tadi yang kurang-kurang, diperbaiki terus, yang baik-baik, saya kira itu,” kata dia.

Sambil membeberkan kronologis yang terjadi hari Jumat, 13 November 2020, malam di Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Ridwan Kami juga menyatakan bahwa posisi gubernur dirinya yang memimpin provinsi, berbeda seperi yang dilakukan Anies Baswedan di DKI Jakarta.

“Pertama izin acaranya, itu diskresi boleh tidaknya, bukan di wilayah gubernur. Karena provinsi di Republik ini di luar Jakarta punya hierarki pemerintahan yang namanya bupati walikota terpilih, kira-kira begitu. Maka setiap ada hal teknis, diskresinya ada di walikota dan bupati,” kata dia.

Dia mencontohkan kebijakan soal pembukaan bioskop. Pemerintah provinsi memberiakn panduan pelarangan pembukaan bioskop di masa pandemi Covid-19, tapi sejumlah bupati/walikota di daerah mengizinkan.

“Contoh, kami melarang bioskop buka, tapi ada walikota yang mengatakan dengan pertimbangan hitungan teknis lokal, minta dibuka. Itu dinamika-dinamika yang tidak saya besar-besarkan,t api sebagai contoh. Ada panduan dari provinsi, ada Peraturan Gubernur, tapi menerjemahkannya itu adalah diskresi walikota/bupati,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, begitu yang terjadi di Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Izin acaranya merupakan kewenangan bupati Bogor.

“Bupati Bogor sudah melakukan hal yang benar, yaitu tidak memberikan izin kepada acara tersebut. Jadi tidak ada perizinan, bahkan aparat melalui Kodim sudah melobi malam harinya untuk menghimbau agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan. Jadi kerja-kerja edukasi, persuasif itu sudah dilakukan,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, yang terjadi besoknya, pada Jumat, 13 November 2020, tidak bisa dikendalikan. “Karena suasana, terjadi euforia. Euforia seperti demonstrasi yang kadang-kadang jumlahnya keburu membesar,” kata dia.

Ada dua pilihan yang bisa dilakukan. “Menegakkan secara represif, atau melakukan pendekatan humanis, mengawal, memantau jangan sampai ada hal-hal yang merugikan secara publik. Nah di lapangan itu dengan kondisi masa yang sudah membesar, seperti demonstrasi juga, maka kepolisian, aparat mengambil keputusan humanis yaitu menghimbau sambil mengawal,” demikian Ridwan Kamil. (Tempo)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel