Budi Setyadi Ungkap Alokasi Anggaran 60 Lintasan Penyebrangan di Maluku Capai Rp67 Miliar
AMBON, LELEMUKU.COM - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Budi Setyadi mengatakan Provinsi Maluku sudah memiliki 60 lintasan penyeberangan dengan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp67,3 milyar di tahun 2020 dan akan terus bertambah jika kebutuhannya meningkat.
"Jika belum mencukupi, kami persilahkan bupati/walikota untuk menyampaikan proposal kepada kami melalui Bapak Gubernur Maluku untuk mengatasi persoalan transportasi di Maluku," kata Dirjen saat peresmian penggunaan KMP Bahtera Nusantara 02 di pelabuhan Yos Sudarso, Ambon Selasa (3/10/2020).
Hal ini termasuk dengan penambahan armada penyebarangan KMP Bahtera Nusantara yang dilakukan saat ini. Sebab, selain bertujuan membangun maluku melalui trans laut, pihaknya juga berharap dapat memperlancar arus masyarakat, barang dan kendaraan antar wilayah.
"Selain itu, kedepan kita juga berharap KMP ini akan mendukung tol laut sebagaimana keinginan bapak Presiden Joko Widodo kedepan dapat menjawab permasalahan disparitas harga transportasi, sehingga masyarakat dari kota- kota atau wilayah terpencil atau yang jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi akan bisa merasakan harga yang sama dengan tempat yang lain," harap Dirjen.
Dirjen juga menambahkan, untuk pengoperasian KMP Bahtera Nusantara, pihaknya juga telah menyiapkan dana subsidi selama 2 bulan kedepan sebesar Rp. 2.2 milyar bagi penumpang dan kendaraan.
"Dan untuk keberlangsungannya di tahun 2021, kita juga akan mengalokasikan lagi dana sekitar 14 milyar," ungkap Dirjen
Masih jelas Dirjen, KMP bahtera Nusantara diproduksi di galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyards (PT Dumas) sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89 milyar.
"Kapal dengan panjang 71 meter, lebar 14 meter dengan bobot 1500 GT itu, akan melayari rute pelabuhan Ambon – Banda – Tual, dengan kapasitas penumpang sekitar 380 orang dan 60 kendaraan campuran.," tandas Dirjen.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya menyatakan bahwa transportasi laut yang diberikan oleh pemerintah pusat berperan penting menghubungkan pulau-pulau di Maluku.
"Atas bantuan iini, kami sampaikan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini bapak Menhub melalui Dirjen Hubda atas kemajuan transportasi di Provinsi Maluku," ucap Gubernur
Mantan Dankor Brimob Polri ini menilai, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Maluku dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Hal tersebut, kata Gubernur perlu dilakukan, mengingat kondisi geografis Maluku yang sebagian besar terdiri dari lautan, sehingga membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana jaringan transportasi yang memadai guna menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pariwisata di Maluku.
"Dengan demikian, keberadaan KMP ini merupakan salah stau sarana penghubung antar pulau, karena mempunyai keunggulan dalam mobilisasi orang dan barang dalam jumlah besar serta biaya yang relatif murah dibandingkan angkutan darat maupum angkutan udara," jelas Gubernur.
Turut hadir dalam acara peresmian, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, Kepala BIN Daerah ( Kabinda) Maluku Brigjen Jimmy Aritonang, Wakajati Maluku Undang Mugopal, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Sekda Maluku, Kasrul Selang, Bupati/Walikota se.- Maluku, para pimpinan vertikal dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (humasmaluku)