Mutiara Utama Ajak Masyarakat Sadar Peran Strategis Penyiaran di Maluku
pada tanggal
29 November 2019
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, Mutiara D. Utama, S.Sos., M.I.KOM mengatakan bahwa KPID Maluku sebagai Lembaga Negara Independen yang hadir untuk memastikan seluruh masyarakat di Maluku dapat terpenuhi haknya dalam memperoleh informasi yang baik dan benar. Hal tersebut diungkapkan Mutiara pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan pelatihan penyiaran yang digelar di Gedung Kesenian Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tema ‘Jangan biarkan yang terpencil semakin terkucil’ pada Rabu (27/11/2019) hingga Jumat (29/11/2019).
“Grand desain penyiaran Maluku 2017 hingga 2022 yaitu membangun Maluku mulai dari desa melalui penyiaran dengan target utama tahun 2020 setiap kecamatan menikmati dan mengakses siaran,” kata dia saat menyampaikan sambutan.
Mutiara menuturkan alasan pihaknya menggelar rakor lembaga penyiaran se-Maluku adalah agar lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui dan lebih memahami proses perijinan penyiaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan literasi media.
Ia juga menambahkan jika saat ini di Maluku terdapat sebagai 65 lembaga penyiaran yang terdiri dari 39 lembaga penyiaran jasa penyiaran radio, 26 lembaga penyiaran jasa penyiaran televise dan 2 lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel. Namun secara keseluruhan hanya 31 lembaga penyiaran yang memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran.
“Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh informasi, jika informasi tersebut diperoleh dan disebarluaskan melalui media penyiaran yang sumber daya alamnya terbatas, maka haruslah diatur sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya agar ruang public tetap menjadi milik public tanpa dicederai oleh kepentingan dan keuntungan segelintir orang,” tutupnya. (Laura Sobuber)