Simon Lolonlun Nilai Konstantinus Ete Salahgunakan Nurani Maluku

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pemimpin Redaksi (Pimred) media online Dharapos.com, Simon Lolonlun menilai pemberitaan surat kabar harian (SKH) Nurani Maluku yang menyesatkan dan penuh kebohongan ini adalah akibat disalahgunakan oleh pimred media tersebut, Konstantinus Ete.

Menurut Lolonlun, Ete menyalahgunakan media massa guna mencari keuntungan pribadinya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

"Semua orang tahu tentang siapa orangnya. Kita tidak mencari keuntungan dari sini, tetapi dia banyak mencari keuntungan dengan proyek-proyek dan sebagainya," ujar Lolonlun saat konferensi pers dengan wartawan Tanimbar di Defnatar Cafe, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Kamis (13/06/2019).

Hal ini diungkapkannya setelah koran ini memberitakan beberapa berita bohong atau hoaks berisi fitnah kepada wartawan Tanimbar.

Dikatakan Lolonlun tujuan pemberitaan provokatif terkait Tanimbar dari surat kabar yang berkantor di Benteng Atas, Kota Ambon ini guna mencari perhatian dan menyebarkan informasi palsu yang sebenarnya malah menjatuhkan dan merusak nama media yang mengklaim mampu menguak tabir nurani rakyat tersebut.

"Berita ini masuk kategori murah meriah dari orang murahan. Saya menilai bahwa ini tipe orang murahan yang kerjanya hanya mencari perhatian untuk dikasihani. Sebab berita ini turut menyebarkan informasi bohong mencari sensasi untuk dikagumi," ujar dia.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanimbar ini melanjutkan berita provokasi yang dibuat Ete ini berusaha merusak hubungan wartawan lokal dengan para pejabat dan seluruh pihak di Tanimbar. Serta berusaha menjelekkan nama baik wartawan Tanimbar di mata rekan-rekan wartawan Maluku.

"Saya menilai berita Nurani Maluku adalah provokatif, media ini memprovokasi wartawan dengan wartawan, wartawan dengan pemerintah daerah, lalu oknum wartawan dengan oknum pejabat di pemda. Ini berlebihan dan tidak patut untuk ditiru oleh media-media lain, karena sangat berlebihan. Saya bilang pemilik media ini perlu belajar banyak untuk menulis berita sesuai dengan kaidah kode etik jurnalis dan kerja-kerja jurnalis karena buktinya dengan berita ini. Berita yang terlalu murah," kata dia.

Selanjutnya terkait berita bohong terbaru Nurani Maluku kepada wartawan Tanimbar, Lolonlun menyatakan dirinya difitnah koran ini kalau ia ikut dalam pertemuan dengan Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon. Sementara selama beberapa pertemuan tersebut, dirinya tidak pernah hadir.

"Salah satu inisial yang disebut adalah SL di Tanimbar itu saya Simon Lolulun, dan terbawa-bawa dalam berita Nurani Maluku edisi hari Selasa 11 Juni 2019. Saya dituding turut menipu bupati atau punya andil menipu bupati karena mencari keuntungan dalam quick count ini. Sementara saat itu saya tidak ada dalam pertemuan bersama Pak Bupati, tapi kenapa nama saya dibawa-bawa dan saya kira ini adalah fitnah bahkan saya berencana untuk polisikan dia," ujar Lolonlun.

Hoax Nurani Maluku
Sebelumnya dalam pemberitaan surat kabar Nurani Maluku pada Selasa (11/06/2019) edisi 895 tahun XVII pada halaman utama berjudul "Diduga Andil Kadis Kominfo, Bupati KKT Tertipu" dan subjudul "Janji Buat QC Pilpres, Rp10 Juta Raib", Constan Ete mengklaim bahwa sejumlah oknum wartawan di Tanimbar telah berhasil membohongi Bupati Fatlolon.

Koran itu menuding uang bupati sebesar Rp10 juta tidak dipertanggungjawabkan para oknum wartawan yang berencana melakukan quick count atau hitung cepat pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada 17 April 2019 lalu, sebab hitung cepat tersebut tidak pernah terlaksana.

Ete juga menuding, Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) Tanimbar, Yongki Souisa ikut andil dalam penipuan tersebut, sebab Souisa yang ikut memuluskan permintaan para wartawan Tanimbar yang diklaim dipimpin oleh dua wartawan berinisial SL dan NK.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun koran tersebut dari sumber yang diklaim sangat terpercaya di Tanimbar, Nurani Maluku menyebarkan kisah bohong tentang pertemuan antara wartawan Tanimbar dan Bupati Fatlolon pada Rabu (03/04/2019).

Sementara kenyataannya pada tanggal tersebut tidak ada pertemuan antara satupun wartawan Tanimbar dengan Bupati Fatlolon, para wartawan hanya bertemu dengan bupati dan istri dengan didampingi Kepala Diskominfo Tanimbar pada Sabtu (06/04/2019) guna membicarakan adanya kerjasama Pemda Tanimbar dengan para wartawan dan media lokal yang selama ini tidak diperhatikan dan diabaikan. Dalam pertemuan itu sama sekali tidak dibicarakan tentang hitung cepat Pilpres.

Selanjutnya media yang mengaku memiliki nurani ini melanjutkan kisah hoax yang menuding oknum wartawan Tanimbar dengan tidak memiliki etika, setelah menipu untuk mendapatkan Rp10 juta dalam hitung cepat, kembali membohongi Bupati Fatlolon dengan mengusulkan agar melakukan peliputan kegiatan nyafar atau tradisi masyarakat Tanimbar yang tinggal diladang guna berkebun.

Pertemuan yang tidak disebutkan tanggalnya itu mengklaim bahwa para oknum wartawan menemui Sekda Piterson Rangkoratat dan meminta uang untuk ke tnyafar yang kemudian ditolak setelah Kasubbag Humas Tanimbar, Blendy J. Souhoka S.Stp menolak pencairan dana tersebut karena tidak tersedia anggaran.

Sementara fakta sebenarnya pada Selasa (16/04/2019) di ruang kerja Bupati usai Petrus Fatlolon mendukung para wartawan melakukan quick count Pilpres 2019, ia juga meminta agar wartawan Tanimbar dapat mempublikasikan keunikan daerah yang berbatasan langsung dengan Australia itu. Sebab menurut Fatlolon, Tanimbar selama ini selalu dijelekkan dengan pemberitaan negatif dari media luar, sehingga para wartawan lokal harus mengangkat hal positif guna memperbaiki citra buruk tersebut, apalagi dengan status Tanimbar sebagai daerah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar. Namun wacana bupati untuk ke tnyafar batal dilaksanakan sebab para wartawan Tanimbar hingga saat ini belum menyepakati waktu peliputan untuk diajukan ke Bupati Fatlolon sehingga belum mengetahui jumlah anggaran yang akan diberikan dari bupati melalui Diskominfo.

"Jika kami dituding untuk membohongi Bupati, sama sekali tidak ada niat. Karena kami membantu  pemerintah ini untuk mempublikasikan hasil pemilihan presiden di kabupaten ini. Saat kami terima uang, sesuai permintaan bupati, kita sepakat untuk terpencar ke kecamatan-kecamatan atau desa-desa terdekat untuk melakukan peliputan khusus pemilu hari itu dan itu hanya untuk pilpres bukan untuk DPRD atau DPD," ujar Novi Kotngoran yang saat Pemilu 2019 lalu masih berstatus wartawan Nurani Maluku.

Ete kemudian melakukan konfirmasi terkait kisah hoax ini kepada salah satu wartawan senior di Tanimbar, yakni Djefri Ranglalin. Namun Ranglalin menyatakan bahwa pernyataannya telah dipelintir oleh Nurani Maluku sehingga terkesan menyerang sesama wartawan Tanimbar. Sementara dalam wawancara tersebut, Ete tidak pernah menyatakan jika pernyataannya ini akan dimuat dalam berita.

"Saya sampaikan bahwa memang, saya tidak tahu tentang quick count.Tetapi, kemudian berita itu seolah-olah menyatakan bahwa saya meminta untuk teman-teman minta maaf ke bupati, kalimat itu tidak pernah saya sampaikan," kata dia dalam konferensi pers Wartawan Tanimbar. (Albert Batlayeri)