Kantor Imigrasi Ambon Gelar Pelatihan Pelayanan Publik

AMBON, LELEMUKU.COM - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Provinsi Maluku serius membenahi diri menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengundang Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku pada Selasa (28/05/2019).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat menjelaskan dalam memberikan pelatihan singkat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan standar Undang-undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

"Saya merasa bersyukur dan memberikan apresiasi sekali kepada Kepala Kantor Imigrasi Ambon, dimana telah membuka diri untuk bisa sama-sama melakukan pelatihan singkat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yg baik sesuai dengan standar UU 25 thun 2009 tentang pelayanan publik," jelas Slamat.

Ia mengatakan jika kantor imigrasi itu telah memenuhi standar pelayanan publik dan pelatihan tersebut untuk melihat sikap dari penyelenggara layanan tentang hukum kerja dari kantor imigrasi, yaitu bagaimana ettitude behavior atau etika, agar dapat memiliki sifat seperti tata cara sopan santun yang bagus, keramahan, tegas dalam melayani dan tidak melakukan hal yang menyangkut mal administrasi.

"Hari ini kepala imigrasi mengundang saya untuk menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita bahwa bagaimana sikap seorang ASN. Sikap ASN itu adalah bagaimana dia  jauhi apa yang disebut mal administrasi. Mal administrasi adalah perbuatan penyalagunaan wewenang yag dilakukan dalam melakukan pelayanan seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang namanya pengunaan berlarut, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh berpihak, kemudian dia harus patuh,"kata Slamat.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Afrizal menambahkan  untuk tahapan menuju WBK dan WBBM sudah dilakukan perencanaan dan juga pelaksanaan. Selain itu  ada juga persyaratan-persyaratan untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sekarang pembinaan terhadap SDM-nya sudah kita laksanakan komitmen untuk perubahan pola pikir.

"Kita harus lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dari pada kepentingan pribadi. Mudah-mudahan dengan ada kerjasama dengan ombudsman ini, mereka bisa membuka pikirannya dan mengubah maindsetnya menjadi lebih bagus,” tandasnya. (indonesiatimur.co)