Meski Terkendali, Tekanan Inflasi di Provinsi Maluku Meningkat

AMBON, LELEMUKU.COM - Inflasi Provinsi Maluku bulan Maret 2019 secara bulanan meningkat namun masih berada pada sasaran inflasi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 0,49% (month to month/mtm) atau sebesar 3,74% (year on year/yoy), berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy). Tekanan inflasi Maluku pada Maret 2019 tersebut sedikit meningkat dibandingkan inflasi pada bulan Februari 2019 yang sebesar 0,41% (mtm) atau 2,87% (yoy).

Menurut Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Maluku, Teguh Triyono, meningkatnya tekanan inflasi bulan Maret utamanya disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami inflasi sebesar 4,67% (mtm) meningkat dari bulan sebelumnya yang deflasi 0,59% (mtm).

"Inflasi tersebut utamanya disebabkan oleh harga tiket angkutan udara yang mulai naik dari deflasi 1,66% pada Februari (mtm) menjadi inflasi 21,75% (mtm) pada Maret. Kenaikan harga tiket angkutan udara terjadi di seluruh Maskapai dari dan menuju Provinsi Maluku. Namun di sisi lain, harga BBM nonsubsidi yang turun pada Februari 2019 mampu menahan laju inflasi pada kelompok ini. BBM mengalami deflasi 0,07% (mtm) pada Maret 2019," kata dia.

Selain itu, ia menyatakan kenaikan tekanan inflasi di Maluku juga disebabkan oleh naiknya tekanan inflasi pada Kelompok Sandang seiring naiknya tarif sewa kontainer dibeberapa kabupaten.

"Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tarif sewa kontainer dari Jawa Timur menuju wilayah Maluku, khususnya Pelabuhan Saumlaki, meningkat dari Rp 8,5 juta menjadi Rp 20 juta sejak awal tahun 2019 untuk satu kali pengiriman. Tingginya biaya distribusi juga disebabkan tingginya biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dan efisiensi kerja TKBM yang rendah," kata dia.

Kelompok Bahan Makanan mengalami deflasi pada Maret 2019. Kelompok Bahan Makanan menjadi faktor utama penahan inflasi pada bulan Maret 2019. Kelompok Bahan Makanan mengalami deflasi sebesar 1,80% (mtm), lebih rendah dari bulan Februari yang mengalami inflasi 1,19% (mtm).

"Deflasi pada kelompok ini disebabkan oleh subkelompok ikan segar utamanya ikan kakap putih, ikan bubara dan ikan tembang. Selain itu, deflasi Kelompok Bahan Makanan lebih rendah juga disebabkan oleh deflasi yang terjadi pada subkelompok padi-padian, utamanya komoditas ketela pohon dan ketela rambat. Namun di sisi lain, beras mengalami sedikit peningkatan tekanan inflasi," kata dia.

Teguh Triyono menyatakan dalam menjaga agar inflasi Maluku tetap terkendali, TPID Maluku telah dan akan terus melakukan beberapa upaya pengendalian. Pada bulan Maret, telah dilakukan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meskipun Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan kota penghitung IHK, namun Kabupaten tersebut merupakan penyangga pasokan bahan pokok bagi Kota Tual yang merupakan kota penghitung IHK.

"TPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan TKBM di Pelabuhan Saumlaki. Selain itu, Bulog Divre Maluku-Maluku Utara konsisten dalam melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog juga selalu memastikan pasokan beras di wilayah Maluku setara dengan 3 bulan konsumsi," kata dia.

Selanjutnya dijelaskan beberapa kegiatan lainnya diantaranya, TPID Maluku dan Satgas Pangan konsisten dalam melaksanakan inspeksi harga dan pasokan bahan makanan di pasar. Sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi bahan pokok, terutama bumbu-bumbuan serta untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Kota Ambon terhadap inflasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui program Sejuta Polybag bersinergi dengan Pemkot Ambon meluncurkan Program Lorong Peduli Inflasi yang diresmikan oleh Walikota Ambon pada tanggal 16 Maret 2019.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku juga telah berinisiatif melakukan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 22 Maret 2019 bersama Dinas Perhubungan dalam rangka pemantauan harga tiket angkutan udara agar tidak melebihi tarif batas atas yang telah ditentukan Pemerintah Pusat.

Ditegaskan inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.

"Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif," papar dia. (Laura Sobuber)