-->

Ini Jawaban Jokowi Terkait Tudingan Rekayasa Data Saat Debat Calon Presiden II

PANDEGLANG, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, data-data yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan, termasuk pada debat calon presiden (Capres) pada Minggu (17/2) lalu, terutama terkait impor jagung dan beras, diperoleh dari Kementerian dan Lembaga (K/L).

Jika data tersebut tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden memperkirakan kemungkinan kuota impor yang diberikan tidak terealisasi.

“Ya coba dicek saja, bisa saja itu kuota tapi tidak terealisasi. Tolong dicek, dicek lapangan. Wong kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan di Tanjung Lesung, Pandeglang, Provinsi Banten, Senin (18/2) pagi.

Ia mengambil contoh misalnya yang berkaitan dengan impor jagung, Presiden menegaskan sudah konfirmasi lagi ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan (Mendag), jika pada 2018 jumlah impornya 180.000 ton, dan juga ada ekspor 380.000 ton.

Kemudian soal impor beras meskipun produksinya berlebih, Presiden Jokowi menekankan, bahwa impor itu yang pertama dilakukan untuk cadangan strategis. Yang kedua, untuk hal-hal yang bersifat darurat karena bencana; yang ketiga juga jaga-jaga kalau gagal panen, kalau juga ada hama.

“Dari data BPS yang saya terima di 2018 itu sudah surplus 2,8 juta ton, tolong konfirmasi ke BPS. Jadi kita itu datanya data dari kementerian, dari lembaga, bukan ngarang sendiri, bukan ngarang-ngarang itu,” tegas Presiden.

Kebakaran Hutan dan Infrastruktur

Adapun terkait kebakaran hutan, Presiden menegaskan, yang disampaikannya adalah bahwa pemerintah bisa mengatasi kebakaran hutan dalam tiga tahun ini. Artinya, sambung Presiden, bukan tidak ada, tetapi turun drastis, 85 persen lebih.

“Artinya, ya sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura Malaysia dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud,” jelas Presiden seraya menekankan, ada tapi turunnya lebih dari 85 persen begitu.

Sementara terkait konflik dalam pembangunan infrastruktur, Jokowi menjelaskan, bahwa konteksnya adalah pembebasan lahan.

Ia mengingatkan, banyak infrastruktur yang berhenti delapan tahun, ada yang berhenti 26 tahun karena pembebasan tanah yang terhambat.

Sekarang ini, ungkap Presiden, alhamdulillah untuk pembebasan infrastruktur itu dapat dikatakan bahwa tidak banyak terjadi konflik-konflik yang ada.

“Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta itu ya konflik-konflik itu pasti ada, di semua provinsi ada,” kata Presiden seraya meminta wartawan agar konteksnya jangan dibolak-balik sehingga kelihatannya pemerintah ini tidak menguasai masalah.

Keliru Kebakaran Lahan

Sebelumnya sebagai calon Presiden, Jokowi dalam debat Capres kedua yang dipandu oleh moderator Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki yang digelar hari ini, Minggu (17/2) mengklaim jika tiga tahun terakhir kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan sudah bisa kita atasi dalam tiga tahun ini.

Jokowi menyampaikan dalam visi-misinya terkait lingkungan hidup dengan menyebutkan tiga (3) tahun terakhir Indonesia berhasil menghindari adanya kebakaran lahan hutan dan gambut.

"Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi dalam tiga tahun ini," kata Jokowi saat menyatakan visinya di Debat kedua, Minggu (17/2).

Namun klaim ini keliru. Menurut VOA pada Senin, 17 Desember 2018 terlihat kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rilis foto oleh Dansubsatgar udara BPBD Kalteng.

Selanjutnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan 3.578 titik api yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan sepanjang 1 Januari-25 Agustus 2018 dengan 765 titip api di antaranya berada di area lahan konsesi korporasi.

Sejak awal 2018, Kebakaran hutan dan lahan di Riau memakan 5.776 Hektarre dengan rincian kebakaran paling luas di Rokan Hilir sebanyak 1.985,35 Hektare.

Pada 23 Agustus 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis berita terkait 10 helikopter water bombing dan hujan buatan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat (Kalbar) dengan rincian dari 885 titik panas tersebut 509 titik panas kategori sedang dan 376 titik panas kategori tinggi.

BNPB juga merilis berdasarkan informasi Badan Meteorolgi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau 2018 adalah bulan Agustus hingga September, disamping itu Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018, patut mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah kesiapsiagaan bencana asap BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah membuat posko siaga darurat bencana asap di BPBD Sumsel, Kota Palembang. (Albert Batlayeri/Setkab)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel



Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Lelemuku.com selain "" di Grup Telegram Lelemuku.com. Klik link https://t.me/lelemukucom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Lelemuku.com - Cerdaskan Anak Negeri


Iklan Bawah Artikel