Bahrain Kasuba Harap Semua Elemen Tanggulani Stuntin di Halsel

LABUHA, LELEMUKU.COM – Dalam Upaya Penguatan Regulasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019, Dinas Kesehatan menggelar Rapat Lintas Sektor dengan Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Halmahera Selatan di Canga Matau. Kamis, (7/2).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Selatan H Bahrain Kasuba, yang juga dihadiri Ketua Pokja Penanggulangan Stunting Hj. Nurlela Muhammad, Pimpinan SKPD yang merupakan Tim Penanggulangan Stunting serta Para Kepala Puskesmas dan Camat Locus Stunting se-kabupaten Halsel serta yang mewakili Kepala Desa dari 20 Locus Stunting baik nasional maupun provinsi.

Dalam sambutannya Bupati Halsel Bahrain Kasuba menyampaikan bahwa penanggulangan stunting ini sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Halsel.

“Ini sudah menjadi tanggungjawab dan perhatian kita bersama karena stunting merupakan problema negara termasuk Indonesia. Dari 100 kabupaten/kota di Indonesia, Halsel termasuk yang terindikasi stunting dan mewakili Provinsi Maluku Utara ditunjuk sebagai Locus Stunting atau daerah yang terindikasi stunting”, jelas Bahrain

Lanjut Bupati, ini berarti bukan suatu prestasi yang membanggakan tetapi harus menjadi perhatian serius bagi lintas sektor sehingga sangat penting terutama bagi beberapa dinas yang harus bersama-sama menangani masalah serius tersebut karena ini juga menyangkut gizi yang merupakan fondasi dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Kalau masyarakat kita banyak yang stunting bagaimana kita bisa maju, kita harus memanfaatkan fasilitas negara dengan baik agar masyarakat sejahtera dan terhindar dari stunting”, pungkas Bahrain.

Orang Nomor Satu di Halsel ini berharap, kegiatan yang menjadi program pembangunan nasional termasuk stunting dapat menjadi perhatian semua lintas sektor baik pemerintah maupun locus-locus stunting yang telah dibentuk agar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga Halmahera Selatan lebih jaya kedepannya

Pada kesempatan yang sama Ahmad Radjak selaku Kepala Dinas Kesehatan melaporkan bahwa secara nasional 100 kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus melaksanakan penanggulangan stunting. Dimana untuk Provinsi Maluku Utara hanya Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2019 akan bertambah satu yaitu di Kabupaten Sula.

“Secara kasus stunting Halsel berada di urutan ketiga sedangkan secara absolut Halsel berada dalam jumlah terbanyak karena jumlah penduduk yang juga terbesar diantara kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara, olehnya itu secara nasional ditetapkan sebagai locus stunting penanggulangan di Malut adalah Halmahera Selatan”, jelas Ahmad

Kadis Kesehatan juga menambahkan secara persentasi kabupaten lain lebih tinggi dibandingkan Halsel. Oleh karena itu penanggulangan stunting tidak hanya melibatkan sektor kesehatan tetapi juga sektor yang lain karena dari hasil riset dan kajian lintas sektor disimpulkan bahwa dalam penanggulangan kesehatan itu hanya 30 persen yang bisa dilaksanakan sektor kesehatan sedangkan 70 persennya dari lintas sektor yang lain.

“Sehingga melalui rapat lintas sektor ini kita dapat berdiskusi dan menjalankan tugas pokok kita masing-masing dalam rangka penanggulangan stunting itu sendiri”, tutup Kadinkes.

Sementara itu Nurlela Muhammad selaku Ketua Pokja Penanggulangan Stunting menyampaikan keterlibatan lintas sektor sangat diperlukan dalam penanggulangan stunting

“Peran lintas sektor sangat diperlukan baik itu Pimpinan SKPD, Camat maupun peran aktif Para Kepala Desa dan Ketua PKK Desa untuk menanggulangi stunting di daerah ini”, tegas Ketua Pokja Penanggulangan Stunting

Ketua Tim Penggerak PKK Halsel ini juga berharap seluruh Tim Penanggulangan Stunting lintas sektor dapat bergerak cepat dan dapat melakukan perpanjangan tangan ke desa-desa agar stunting bisa terpantau sehingga generasi kedepan bisa tumbuh dengan baik dan terhindar dari stunting.

“Semoga Halsel terbebas dari stunting dan penderita stunting yang telah sembuh dapat diberikan pembinaan atau pelatihan khusus berupa pemberdayaan masyarakat sehingga mereka bisa menjalani pola hidup yang lebih baik”, tutup Ketua Tim Penggerak PKK. (HumasHalsel)