Said Assagaff Ajak BPKP Maluku Dukung Reformasi Birokrasi - #Lelemuku | Lelemuku.com - Kebanggaan Anak Negeri | Portal Berita yang Informatif dan Objektif

Said Assagaff Ajak BPKP Maluku Dukung Reformasi Birokrasi


AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff mengajak para Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi tersebut untuk mendukung amanat reformasi birokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berdayaguna serta berhasil.

“Jabatan struktural yang dilaksanakan oleh BPKP saat ini adalah tuntutan manajemen kepegawaian dalam rangka meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” harap dia saat menyampaikan Sambutan dalam Acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP serta Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Lantai 7 Kantor Gubernur pada Kamis (13/12).

Assagaff mengatakan kepada para Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku di 11 Kabupaten dan Kota yang baru saja dilantik, diantaranya Kabupaten Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat (MTB), Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Kota Ambon dan Tual untuk memaknai momen pengukuhan tersebut secara positif sebab BPKP sebagai institusi pengawasan telah melalui  proses penempatan yang direncanakan dengan baik dan benar.

Ia mengaku sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah bekerjasama dengan BPKP dalam mewujudkan e-Government and Clean Governance, dimana beberapa tenaga BPKP yang ditempatkan di Pemprov  Maluku telah turut membantu pengelolaan keuangan daerah.

 Said Assagaff Ajak BPKP Maluku Dukung Reformasi BirokrasiOrang nomor satu di Provinsi tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada BPKP atas kerjasamanya selama ini, sehingga dalam 3 tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pemilihan Kepala BPKP ini telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebagai upaya peningkatan kinerja instansi dan layanan publik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati tugas dan pengabdian kita kepada bansa dan Negara, khususnya bagi Provinsi Maluku yang kita cintai,” katanya.

Kemudian acara pun berlanjut dengan penandatanganan MoU Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara rekening kas umum daerah dengan aplikasi SIMDA Keuangan SP2D Online oleh Pemprov Maluku dan Kabupaten serta Kota se Maluku, perwakilan BPKP se-Maluku dan Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut).

Turut hadir dalam kegiatan itu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Drs. Bonny Dwiyanto, Direktur Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah 3, Bupati dan Walikota se-Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Kepala Perwakilan OJK Maluku, Pimpinan Direksi Bank Maluku-Malut, Pimpinan Direksi Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Kepala BPKAD Kabupaten dan Kota se-Maluku. (Laura Sobuber)
loading...
Bagi ke WA Bagi ke G+

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email: redaksi@lelemuku.com atau whatsapp : +6281343199624 / +6285254922161. Kiriman Berita/video/foto wajib disertai dengan biodata lengkap pengirim dan akan melalui proses moderasi.

Loading...
loading...