Petrus Fatlolon Bertanggung Jawab Turunkan Angka Kemiskinan di Tanimbar

Petrus Fatlolon Bertanggung Jawab Turunkan Angka Kemiskinan di MTB

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tengggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon menanggapi wajar pernyataan Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa kemiskinan di Maluku merupakan tanggung jawab bupati dan walikota, bukan hanya tanggung jawab dirinya.

“Statemen dari bapak gubernur itu tidak salah. Karena kan kita daerah otonomi, jadi saya tidak boleh mencuci tangan, saya sebagai bupati saya bertanggung jawab atas angka kemiskinan di kabupaten MTB dan bapak gubernur bertanggung jawab untuk Provinsi Maluku secara menyeluruh. Kalau angka kemiskinan di MTB cukup tinggi saya orang pertama yang bertanggung jawab,” tegas Bupati Fatlolon saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Selasa (5/12).

Dirinya menyatakan bentuk Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas jumlah kemiskinan di Kepulauan Tanimbar akan dilakukan dengan berbagai upaya yang berlangsung secara bertahap, tidak secara instan.

“Untuk menurunkan angka kemiskinan ini tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Saya lebih senang untuk urai permasalahan angka kemiskinan yang tinggi, kemudian kita cari solusi bagaimana penanganannya. Beberapa solusi yang harus segera kita prioritaskan adalah dengan peningkatan beberapa program indikator yang penting, yaitu kesehatan dan pendidikan,” jelas dia.

Dikatakan program kesehatan dan pendidikan untuk periode kepemimpinannya hingga tahun 2022 akan diperhatikan secara serius, sebab dirinya tidak ingin kesalahan dalam birokrasi malah menjadi penghalang pembangunan yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

“Tetapi kita harusnya urai apa penyebabnya, sejak kapan angka itu meningkat. Apakah mulai saya menjabat baru daerah ini masuk dalam kabupaten termiskin atau sebelumnya. Tapi barang kali kita tidak perlu lagi mencari siapa salah dan siapa benar,” ucapnya.

Hal ini menurutnya sudah diprogramkan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga 21 indikator sebuah daerah dikategorikan sebagai daerah miskin dapat dilampaui sehingga MTB dapat meningkatkan statusnya sebagai daerah yang sudah mandiri dan angka kemiskinannya rendah.

“Kita akan tangani semua indikatornya, diantaranya pendapatan perkapita, lapangan kerja, rumah masyarakat, pengunaan jamban di rumah penduduk, kesehatan lingkungan, angka harapan hidup, kesehatan ibu hamil sampai melahirkan dan menyusui, kesehatan bayi dari nol sampai 1 tahun dan hal-hal lainnya. Ini semua kan mempengaruhi angka kemiskinan kita,” papar dia.

Selanjutnya Bupati Fatlolon menegaskan, hal ini adalah tanggung jawab besar yang diembannya. Sebab hal ini berkaitan dengan pembangunan mental dan psikis tiap warga daerah yang tidak semudah melaksanakan program fisik.

“Hal ini tidak sama seperti kita membangun jembatan. Lebih mudah membangun jembatan dari Siwaan ke Larat dibandingkan dengan menurunkan angka kemiskinan,” ungkap Bupati.

Ia berharap agar upaya melaksanakan program yang indikator kemiskinan ini dapat terlaksana dengan sukses sehingga upaya menurunkan angka kemiskinan di MTB yang saat ini berada pada 28,5 persen.

Sebelumnya pada Minggu (3/12) pekan lalu, Said Assagaff yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur pada Pilkada Maluku 2018 ini mengatakan kepada media di Kota Ambon, bahwa para bupati dan walikota juga bertanggung jawab dalam peningkatan persentasi angka kemiskinan di Maluku.

Sementara itu laporan terbaru dari BPS menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku hingga Maret 2017 tercatat sebesar 18,45 persen atau 320.051 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan 0,81 persen dibanding September 2016 yang mencapai 19,26 persen atau sebanyak 331.079 jiwa. Secara nasional Maluku berada di peringkat ke 4 setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Albert Batlayeri)

Berita Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan