Pendekatan Budaya Diprioritaskan dalam Penanggulangan HIV di Papua

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Peringatan Hari AIDS Sedunia pada Senin, 1 Desember 2025 di Papua menjadi panggung penegasan pemerintah bahwa epidemi human immunodeficiency virus (HIV) di wilayah tersebut masih menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan membutuhkan penanganan yang jauh lebih agresif.

Hal ini ditegaskan Gubernur Papua,Matius Fakhiri saat melaunching Program Stategis Dalam penanggulangan  dan pencegahan HIV/Aids di Papua.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan komitmen memperkuat layanan dan menekan stigma menjadi sorotan utama. Dengan Tema nasional “Bersama Hadapi Perubahan: Jaga Keberlanjutan Layanan HIV” menjadi pengingat bahwa penyediaan layanan HIV di Papua tidak boleh melemah di tengah berbagai tantangan.

“Misi Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis” hanya dapat tercapai bila layanan kesehatan termasuk HIV menjangkau semua warga tanpa diskriminasi,” ujar Fakhiri.

Diakui Pemerintah , beban epidemi HIV di Papua masih sangat tinggi. Karenanya Gubernur Fakhiri menekankan bahwa Kondisi ini menuntut langkah percepatan, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga melalui perubahan perilaku, penguatan edukasi, serta pendekatan budaya yang sesuai karakter masyarakat adat.

”penanggulangan HIV/AIDS resmi dijadikan program prioritas sejak 100 hari pertama kerja Gubernur dan Wakil Gubernur,” sambungnya.

Pihaknya pun  menetapkan strategi yang lebih ofensif, seperti memperluas promosi kesehatan, meningkatkan literasi publik tentang HIV, dan memperkuat riset untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan bebas stigma.

”Penguatan kapasitas tokoh agama, guru, relawan, serta lembaga masyarakat sangat  krusial guna menembus komunitas adat di wilayah paling terpencil,” ungkapnya.
Di sisi layanan, Gubernur menegaskan pentingnya keberlanjutan pendampingan bagi Orang dengan HIV (ODHIV), termasuk jaminan ketersediaan obat antiretroviral (ARV).

Selanjutnya, Ketua KPA Papua, Anton Mote mengungkapkan  penanganan HIV lintas sektor dan sistem monitoring yang kuat merupakan syarat mutlak untuk menghindari lonjakan kasus baru.
Pendekatan ini diselaraskan dengan misi membangun masyarakat Papua yang produktif.

Peringatan Hari AIDS Sedunia juga kembali menyoroti masalah besar yang belum terselesaikan adalah stigma dan diskriminasi. 

Ia meminta gereja, masjid, sekolah, serta komunitas adat harus menjadi garda terdepan dalam gerakan menghapus stigma yang selama ini menghambat akses layanan kesehatan.

Pemprov  harus memperkuat kelembagaan KPA melalui dukungan anggaran, penyempurnaan struktur, dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Tanpa hal tersebut, penanggulangan HIV dinilai tidak akan mencapai hasil maksimal. (Redaksi Jayapura Post)