Zainal Abidin Syah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2025: Sultan Tidore yang Perjuangkan Integrasi Papua ke NKRI

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Almarhum Sultan Zainal Abidin Syah resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 dalam bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi dari Maluku Utara. Penghargaan ini menjadi salah satu dari 10 tokoh yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keppres Nomor 116/TK Tahun 2025, diserahkan pada upacara Hari Pahlawan di Istana Negara, Senin (10/11) pagi.  

Sultan Zainal Abidin Syah Sangaji, lahir pada 5 Agustus 1912 di Soasiu, Tidore, Maluku Utara, adalah Sultan Tidore ke-26 (atau ke-37 menurut silsilah keluarga) yang memerintah dari 1947 hingga 1967. Ia dibesarkan dalam lingkungan Kesultanan Tidore yang kaya akan sejarah diplomasi maritim, di mana wilayah Papua Barat telah menjadi bagian kekuasaan Tidore sejak abad ke-17.  

Perjuangannya dimulai pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), di mana Zainal Abidin sempat menjabat kepala pemerintahan lokal di Tidore sebelum diasingkan ke Halmahera karena menentang kebijakan Jepang. Pasca-kapitulasi Jepang, Belanda berupaya merebut kembali pengaruhnya melalui pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada 1946, yang mencakup Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 

Dengan pengalaman administratifnya, Zainal Abidin diangkat sebagai Sultan Tidore pada akhir 1946 dan resmi bertakhta pada Februari 1947, di mana ia menolak kolaborasi dengan Belanda dan memilih bergabung dengan Republik Indonesia.  

Pada 1952, ia ditunjuk sebagai kepala wilayah Maluku Utara dengan kedudukan di Ternate, di tengah transisi kerajaan tradisional ke birokrasi modern pasca-kemerdekaan. Kontribusi terbesarnya adalah dalam diplomasi integrasi Irian Barat (Papua Barat). 

Berdasarkan klaim historis Kesultanan Tidore atas wilayah tersebut, Presiden Soekarno mengunjungi Tidore dan mengajaknya memperjuangkan pembebasan Papua dari Belanda. 

Pada 17 Agustus 1956, Soekarno mendeklarasikan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kota sementara di Soa-Sio, Tidore, sebagai strategi politik untuk melemahkan posisi Belanda. Zainal Abidin kemudian diangkat sebagai Gubernur sementara melalui SK Presiden No. 142 Tahun 1956 pada 23 September 1956, dan menjadi Gubernur tetap pada 4 Mei 1962 melalui SK No. 220 Tahun 1961.  

Sebagai gubernur, ia terlibat dalam Operasi Trikora (1961-1962) untuk membebaskan Irian Barat, memimpin dari Makassar sebagai bagian Mandala Komando, dan memperkuat klaim historis Tidore atas Papua untuk mendukung diplomasi internasional Indonesia. Upayanya ini berkontribusi pada Perjanjian New York 1962 dan integrasi Papua ke NKRI pada 1963.  

Sultan Zainal Abidin wafat pada 4 Juli 1967 di Ambon dan dimakamkan di TMP Kapahaha, sebelum jenazahnya dipindahkan ke Sonyine Salaka, Tidore, pada 11 Maret 1986. Ia meninggalkan putra, Mahmud Raimadoya, meski kesultanan Tidore secara formal sudah tidak lagi berfungsi sejak 1965. Piagam dan tanda jasa diserahkan kepada ahli warisnya yang hadir di upacara. 

Dalam suasana yang penuh haru dan kebanggaan, para ahli waris hadir mewakili para tokoh untuk menerima gelar dan tanda penghormatan dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menyerahkan secara langsung piagam dan tanda kehormatan negara kepada masing-masing ahli waris sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh para pahlawan bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh para tamu undangan kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, para ketua organisasi keagamaan, perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Fadli dalam keterangan pers usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, pada Senin (10/11/2025)

“Presiden telah menetapkan 10 pahlawan nasional yang kita sudah ketahui nama-nama pahlawan nasional, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Jenderal H.M. Soeharto, Ibu Marsinah, Bapak Mochtar Kusumaatmadja, Sayyiduna Kholil Bangkalan, Sultan ke-16 Dompu, Sultan Tidore ke-37, lalu Tuan Saragih, dan juga Rahmah El Yunusiyyah, dan juga Bapak Sarwo Edhie,” ujar Fadli Zon.

Fadli menegaskan bahwa proses pengusulan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

“Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan,” jelas Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa seluruh tokoh yang ditetapkan telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fadli berharap keteladanan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.

“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan tadi proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan, ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita,” ucapnya. (evu)