TNI AD Dalami Kehadiran Achmad Adipati Karna Widjaja di Lokasi Eksekusi Lahan Sengketa Jusuf Kalla di Makassar

MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membuka suara terkait keberadaan Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), di lokasi eksekusi lahan sengketa seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 3 November 2025, yang melibatkan PT Hadji Kalla milik keluarga Jusuf Kalla (JK) dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang diduga dikendalikan Lippo Group. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kolonel Inf Donny Pramono, menyatakan pihaknya sedang menelusuri dan mendalami informasi tudingan di media sosial untuk memastikan duduk perkara secara utuh, menegaskan setiap prajurit terikat kode etik militer yang melarang keterlibatan dalam sengketa sipil di luar tugas kedinasan.

Mayjen Achmad Adipati membantah terlibat sebagai beking mafia tanah, mengonfirmasi kehadirannya di luar pagar lokasi untuk memastikan tidak ada personel TNI selain satuan kewilayahan seperti Kodim atau Koramil yang ikut campur, sementara KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menambahkan bahwa kehadiran tersebut tidak berhubungan dengan sengketa, melainkan pengawasan netral. 

JK menyebut eksekusi tersebut sebagai "perampokan terorganisir" karena lahan yang dibeli secara sah 30 tahun lalu dari ahli waris Raja Gowa belum melalui proses constatering, dan Pengadilan Negeri Makassar membantah melakukan eksekusi resmi. 

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mempertanyakan prosesnya, sementara CEO Lippo Group James Riady membantah penyerobotan meski mengakui kepemilikan saham di GMTD.

Kasus ini menarik perhatian publik setelah aktivis Said Didu menyoroti keterlibatan petinggi TNI dan Polri sebagai beking, mendesak Presiden Prabowo Subianto memberantas mafia tanah, dengan TNI AD menjanjikan penanganan profesional untuk menjaga netralitas institusi. (evu)