Sultan Muhammad Salahuddin Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2025: Pemimpin Diplomasi dan Pendidikan dari NTB

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 dalam bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi dari Nusa Tenggara Barat. Penghargaan ini menjadi salah satu dari 10 tokoh yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keppres Nomor 116/TK Tahun 2025, diserahkan pada upacara Hari Pahlawan di Istana Negara, Senin (10/11) pagi.  

Sultan Muhammad Salahuddin, yang bertakhta sebagai Sultan Bima ke-14 (juga disebut Sultan ke-38 Kerajaan Bima) dari 1915 hingga 1951, lahir pada 1915 di Bima, Pulau Sumbawa, NTB. Ia memerintah di masa krusial penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan awal kemerdekaan Indonesia, di mana ia menolak segala bentuk kolaborasi dengan penjajah sambil memperkuat kedaulatan wilayah NTB melalui diplomasi bijaksana.  

Dalam diplomasi, Sultan Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang konsisten menolak menjadikan Bima sebagai alat kepentingan penjajah, sambil menjunjung Hukum Islam dan adat Dana Mbojo. Pada masa pendudukan Jepang, ia menempuh jalan diplomasi tanpa tunduk, dan pada 22 November 1945, ia mengeluarkan Maklumat yang secara tegas menyatakan kesetiaan Kesultanan Bima kepada Republik Indonesia, mendukung perjuangan kemerdekaan nasional. Langkah ini mempertahankan wilayah NTB dari ancaman disintegrasi dan memastikan integrasi Bima ke dalam NKRI, meski di tengah tekanan peralihan kekuasaan pasca-1945.  

Di bidang pendidikan, Sultan Salahuddin menjadi pelopor pemerataan akses ilmu pengetahuan di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal. Ia memajukan pendidikan Islam dengan membuka pembelajaran kitab kuning untuk seluruh kalangan masyarakat Bima yang beragama Islam, bukan hanya keluarga istana seperti era sebelumnya. Pada 1922, ia mendirikan Sekolah Kejuruan Wanita (Kopschool) di Raba, Bima, yang menjadi langkah maju untuk memberdayakan perempuan dalam pendidikan dan sosial—sebuah inisiatif visioner di masa kolonial. Ia juga membangun infrastruktur pendidikan dan keagamaan, termasuk Masjid Raya Bima, serta mendorong nilai keadilan, toleransi, dan cinta tanah air melalui pendidikan formal dan informal.  

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyambut gembira penganugerahan ini, menyebutnya sebagai pelengkap kebahagiaan bagi masyarakat NTB yang kini memiliki dua pahlawan nasional mewakili Lombok dan Sumbawa. "Tokoh-tokoh seperti ini memiliki berbagai kelebihan pada masanya, baik itu pendidikan, keagamaan, toleransi, dan kebersamaan," ujarnya. Pengusulan gelar ini telah berjalan lebih dari 20 tahun, melibatkan keluarga kesultanan, tokoh agama, sejarawan, dan Pemprov NTB.  

Sultan Muhammad Salahuddin wafat pada 1951, meninggalkan warisan sebagai "cahaya dari Dana Mbojo" yang dihormati karena ilmu dan kasihnya kepada rakyat. Nama Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima diabadikan untuk mengenang jasanya. Piagam dan tanda jasa diserahkan kepada ahli warisnya yang hadir di upacara. Penganugerahan ini menjadi simbol bahwa perjuangan untuk bangsa bisa dilakukan melalui pena, kebijakan, dan kasih sayang, menginspirasi generasi muda NTB. 

Dalam suasana yang penuh haru dan kebanggaan, para ahli waris hadir mewakili para tokoh untuk menerima gelar dan tanda penghormatan dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menyerahkan secara langsung piagam dan tanda kehormatan negara kepada masing-masing ahli waris sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh para pahlawan bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh para tamu undangan kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, para ketua organisasi keagamaan, perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Fadli dalam keterangan pers usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, pada Senin (10/11/2025)

“Presiden telah menetapkan 10 pahlawan nasional yang kita sudah ketahui nama-nama pahlawan nasional, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Jenderal H.M. Soeharto, Ibu Marsinah, Bapak Mochtar Kusumaatmadja, Sayyiduna Kholil Bangkalan, Sultan ke-16 Dompu, Sultan Tidore ke-37, lalu Tuan Saragih, dan juga Rahmah El Yunusiyyah, dan juga Bapak Sarwo Edhie,” ujar Fadli Zon.

Fadli menegaskan bahwa proses pengusulan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

“Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan,” jelas Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa seluruh tokoh yang ditetapkan telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fadli berharap keteladanan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.

“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan tadi proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan, ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita,” ucapnya.(evu)