Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2025: Jasa Militer dan Pembangunan dari Jawa Tengah

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto resmi menerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 dalam bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik dari Jawa Tengah. 

Penghargaan ini termasuk dalam 10 tokoh yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keppres Nomor 116/TK Tahun 2025, diserahkan pada upacara Hari Pahlawan di Istana Negara, Senin (10/11) pagi.  

Soeharto, yang menjabat Presiden Republik Indonesia ke-2 selama 32 tahun (1967-1998), diakui atas kontribusi besar dalam operasi militer era perjuangan kemerdekaan serta pembangunan nasional. Lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, pada 8 Juni 1921, ia memulai karier militer sejak masa pendudukan Jepang dan bergabung dengan PETA sebelum menjadi perwira TNI.  

Peran militernya menonjol pada Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, di mana ia memimpin sektor barat sebagai Komandan Brigade X Wehrkreise III. Operasi ini berhasil merebut ibu kota republik selama enam jam, membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih eksis meski Belanda mengklaim telah menguasai Indonesia. 

Ia juga terlibat dalam Operasi Trikora (1961-1962) untuk membebaskan Irian Barat, serta berbagai penumpasan pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta.  

Setelah menjadi presiden melalui Supersemar 1966, Soeharto memimpin era Orde Baru yang fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Program Repelita menghasilkan swasembada pangan pada 1984 melalui intensifikasi pertanian, pembangunan bendungan, dan dukungan pupuk subsidi—membuat Indonesia menerima penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985. Infrastruktur jalan, sekolah, dan puskesmas berkembang pesat, sementara pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 persen per tahun hingga krisis moneter 1997.  

Penganugerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghormati tokoh-tokoh perjuangan berdasarkan kajian Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Soeharto wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar. Gelar Pahlawan Nasional ini menambah daftar penghargaan negara setelah sebelumnya ia menerima Bintang Republik Indonesia Adipurna. Upacara Hari Pahlawan tahun ini berlangsung khidmat dengan tabur bunga di TMP Kalibata. 

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa proses pengusulan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

“Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan,” jelas Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa seluruh tokoh yang ditetapkan telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fadli berharap keteladanan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.

“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan tadi proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan, ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita,” ucapnya.

Terkait penetapan Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto sebagai salah satu penerima gelar, Fadli menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada fakta sejarah perjuangan beliau dalam berbagai bidang. “yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran lima hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan, yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan,” terang Fadli.

Menjawab pertanyaan media terkait dinamika sejarah masa lalu, Fadli menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu memandang perjalanan sejarah secara utuh dan objektif. Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa atas jasa dan perjuangan mereka.

“Jadi hari ini memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita melihat jasa-jasa dari para tokoh-tokoh. Terutama juga para pendahulu-pendahulu kita. Marilah sekali lagi kita belajar untuk melihat yang baik, melihat jasa-jasanya,” ujar Syaifullah Yusuf.

Syaifullah pun mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan memandang sejarah bangsa secara bijak. “Bahwa masing-masing memiliki kekurangan sudah pasti. Tapi mari kita bersama-sama melihat ke depan ya. Semua generasi punya masa. Semua masa ada orangnya, ada prestasi, ada kelebihan, ada kekurangan. Marilah kita belajar untuk melihat jasa dari para pendahulu-pendahulu kita,” tutup Syaifullah. (evu)