Úmaro Sissoco Embaló Sebut Peran CPLP Membangun Pengaruh PBB dan Bahaya Perubahan Iklim

NEW YORK, LELEMUKU.COM – Presiden Republik Guinea-Bissau, Úmaro Sissoco Embaló, menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23-27 dan 29 September 2025.

Sebagai pemimpin yang menjabat sejak Februari 2020, Embaló memanfaatkan forum global ini untuk menyoroti isu-isu krusial bagi negara-negara berbahasa Portugis dan Afrika Barat, termasuk implementasi Perjanjian Paris, pelestarian samudra, aksi iklim, dan pembiayaan pembangunan, sambil menegaskan komitmen Guinea-Bissau terhadap perdamaian dunia dan demokrasi.

Dalam pidatonya yang disiarkan langsung melalui saluran resmi PBB, Embaló, yang berlatar belakang sebagai perwira militer dan mantan Perdana Menteri, menekankan peran penting PBB pada peringatan 80 tahunnya, termasuk organisasi terkait seperti WHO, UNICEF, dan UNDP.

“Guinea-Bissau mengambil alih kepresidenan Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) untuk 2025-2027. Prioritas kami adalah implementasi Perjanjian Paris, pelestarian samudra, aksi iklim, dan pembiayaan pembangunan. Kami berharap kemajuan di COP30 di Brasil dan KTT Pembangunan Sosial Dunia di Qatar,” ujar Embaló.

Ia merujuk pada tantangan iklim yang dihadapi Guinea-Bissau pada 2025, termasuk banjir pantai dan degradasi ekosistem mangrove yang mengancam mata pencaharian masyarakat.

Embaló juga menyentuh isu global seperti krisis kemanusiaan dan ketidakstabilan regional, menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun guna mendukung negara berkembang dalam menghadapi dampak lingkungan.

Sebagai presiden yang memimpin Guinea-Bissau menuju pemilu damai dan transparan, ia menegaskan komitmen negaranya untuk dialog, inklusi, dan demokrasi, termasuk mediasi perdamaian regional. Pidato ini disambut tepuk tangan dari delegasi Afrika dan negara-negara CPLP, meskipun mendapat kritik dari oposisi domestik yang menuduh Embaló kurang menangani isu korupsi dan stabilitas politik di Guinea-Bissau.

Sidang Umum PBB ke-80, yang dibuka pada 22 September 2025, menjadi panggung bagi lebih dari 150 pemimpin dunia untuk membahas agenda seperti reformasi PBB, konflik Ukraina, dan krisis Gaza.

Embaló bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada 14 Februari 2025 untuk membahas isu perdamaian dan pembangunan, dan baru-baru ini bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 22 September 2025 di sela-sela UNGA, membahas kerja sama dalam perdagangan dan energi berkelanjutan.

Sebagai pemimpin yang mewakili aspirasi negara-negara Afrika Barat, Embaló menegaskan visi Guinea-Bissau sebagai jembatan diplomasi dan pembangunan. Pidatonya menekankan pentingnya solidaritas internasional, dengan harapan Guinea-Bissau dapat menjadi model demokrasi dan ketahanan iklim di kawasan. “Kami bukan lagi korban sejarah; kami adalah pembangun masa depan yang damai dan berkelanjutan,” tutupnya. (evu)