Rudy Laku Sebut Pemkot Sorong Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Data Strategis dalam Sensus Penduduk 2026

SORONG, LELEMUKU.COM - Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudy R. Laku, S.Pi., MM, didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S. T., M.M., serta Kepala BPS Kota Sorong, Rumilah Natratilova,S.Si., M.Ec.Dev., hadir dan resmi membuka Acara Sosialisasi Indikator Strategis Kota Sorong dan Sosialisasi Sensus Ekonomi. Ruang Rapat BPS Kota Sorong. Rabu, (24/9/2025).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong menyampaikan, bahwa tahun ini pihaknya melakukan pembinaan di tingkat kelurahan, serta melaksanakan Program Desa Cantik, dan saat ini Desa Cantik berlokasi di Kelurahan Malawei, disebutkannya, selama ini, kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Sorong masih menggunakan sistem manual, sehingga BPS berupaya melakukan digitalisasi jumlah dan basis data di tingkat kelurahan.

“BPS setiap 10 tahun sekali meleksanakan Sensus Penduduk, serta di tahun 2026 akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, yang menjadi momentum penting untuk mendata seluruh Unit Usaha,” ujar Kepala BPS.

Adapun tujuan utama Sensus Ekonomi 2026 adalah menyediakan informasi tentang struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Dalam menjaga kualitas data, setiap petugas BPS yang turun ke lapangan diwajibkan berkoordinasi dengan kelurahan dan distrik dalam menyampaikan survei. BPS berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai indikator-indikator strategis yang menjadi acuan pembangunan.

Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah mendukung penuh langkah BPS, mengingat data sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.

Plt. Sekda Kota Sorong juga mengusulkan agar pada tahun 2026 diprogramkan pengadaan jaringan internet di kelurahan-kelurahan, dimulai dari beberapa titik prioritas. Menurutnya, internet sangat diperlukan, salah satunya dalam mendukung proses pendataan.

“Data strategis bukan hanya angka, tetapi cerminan kondisi riil masyarakat. Karena itu, Kominfo dan Bappeda sebagai koordinator harus aktif dalam melaksanakan pembinaan, dan kita semua perlu mendukung BPS dalam pengumpulan data,” ungkap Sekda.

Pemkot Sorong saat ini juga tengah berkolaborasi dengan kelurahan dalam pendataan pelaku usaha, mulai dari unit kecil hingga besar. Tujuannya untuk mengetahui kepatuhan mereka dalam membayar pajak dan retribusi. Sekda menegaskan pentingnya data sebagai basis dalam setiap program kerja, sebab tanpa data mustahil program pembangunan bisa disusun dengan tepat.

Sementara itu, Novi Andy Dwi Setyawan, SST., M.Si., memaparkan sosialisasi terkait data statistik strategis Kota Sorong. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan pengelolaan data sektoral, mengidentifikasi tantangan pengumpulan data, meningkatkan kontribusi data BPS, serta mendorong pemanfaatan data statistik.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan data yang akurat, terintegrasi, dan relevan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja, hingga pengambilan keputusan yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong kemajuan Kota Sorong.

Adapu Struktur Ekonomi Kota Sorong, Kontribusi sektor ekonomi Kota Sorong tercatat antara lain, Perdagangan (22,89%), Konstruksi (15,54%), Administrasi pemerintahan umum (11,85%), Pertanian, kehutanan, dan perikanan (8,41%), Transportasi dan pergudangan (8,12%). Selain itu, konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi sebesar 62,76% terhadap perekonomian Kota Sorong.

Selanjutnya, Tantangan dan Arah Pengembangan Data Beberapa tantangan dalam pengelolaan data di Kota Sorong di antaranya duplikasi data antar instansi, kualitas data yang belum merata, minimnya pemanfaatan data dalam kebijakan, serta kurangnya koordinasi.

Kemudian, Manfaat data strategis bagi Kota Sorong mencakup kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), pembangunan yang tepat sasaran, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik yang lebih baik. Ke depan, arah pengembangan difokuskan pada digitalisasi dan integrasi data, pembangunan dashboard data daerah, pelaporan berkala secara real-time, serta kolaborasi antar sektor.

Terdapat juga Komitmen Bersama, untuk mewujudkan hal tersebut yakni, diperlukan komitmen bersama dalam membangun ekosistem data. OPD diharapkan berperan aktif sebagai produsen data, Dinas Kominfo sebagai walidata, dan BPS tetap sebagai pembina data. Dengan sinergi tersebut, data yang ada dapat benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat dan berkelanjutan. (Dinas Kominfo Kota Sorong).