Pemimpin Eropa Janjikan Pasukan Pengamanan di Ukraina Pasca-Perdamaian, Trump Terlibat Diskusi

PARIS, LELEMUKU.COM – Lebih dari dua puluh negara, mayoritas dari Eropa, telah berjanji untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina setelah kesepakatan perdamaian dengan Rusia tercapai, guna mencegah Moskow menyerang tetangganya lagi. 

Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis (4/9/2025) di sela-sela KTT di Paris yang melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. 

Inisiatif ini menjadi bagian dari jaminan keamanan bagi Kyiv, di tengah ketegangan yang berlangsung tiga setengah tahun perang Rusia-Ukraina.

KTT tersebut, yang dipimpin bersama oleh Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, membahas langkah-langkah keamanan untuk Ukraina dalam skenario kesepakatan damai. 

Hadir secara langsung Zelensky, sementara beberapa pemimpin lain seperti Starmer berpartisipasi secara virtual. Amerika Serikat diwakili oleh utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, yang juga bertemu Zelensky secara terpisah. Setelah KTT, para pemimpin Eropa melakukan percakapan video dengan Trump untuk membahas keterlibatan lebih lanjut AS.

Macron menekankan bahwa Eropa siap untuk pertama kalinya dengan tingkat komitmen dan intensitas seperti ini. 

"Eropa siap, untuk pertama kalinya dengan tingkat komitmen dan intensitas ini," ujar Macron. 

Koalisi sukarela ini melibatkan sekitar 30 negara, termasuk negara-negara Eropa utama, Kanada, Australia, dan Jepang. Jaminan keamanan mencakup peningkatan pelatihan untuk tentara Ukraina dan kemungkinan penempatan pasukan oleh beberapa negara Eropa, meskipun detailnya masih dirahasiakan dan memicu kemarahan Rusia.

Dalam pengumuman terbarunya, Macron menyatakan bahwa 26 negara telah secara formal berkomitmen untuk mengerahkan pasukan "penenang hati" (reassurance force) di Ukraina. 

Pasukan ini tidak akan ditempatkan di garis depan, melainkan bertujuan untuk menjamin perdamaian dan mencegah agresi besar baru dari Rusia. Bentuk penempatannya bisa di darat, laut, atau udara, dengan beberapa negara lain masih mempertimbangkan posisi mereka. Selain itu, rencana mencakup pembangunan ulang tentara Ukraina agar mampu melawan dan mencegah serangan Rusia di masa depan.

Zelensky menyambut baik inisiatif ini sebagai "langkah konkret serius pertama dalam waktu lama". 

Namun, respons dari Rusia tetap tegas. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan isu secara militer jika kesepakatan damai tidak memuaskan, dan menentang kehadiran pasukan Eropa di Ukraina pasca-perang. 

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menanggapi dengan tegas, "Itu bukan urusan mereka untuk memutuskan," dan memperingatkan agar tidak melebih-lebihkan kekuasaan Putin, yang disebutnya seperti "gubernur Texas".

Meskipun demikian, belum ada konsensus penuh mengenai bentuk jaminan keamanan. Merz, misalnya, menyatakan bahwa pembahasan pasukan perdamaian Jerman terlalu dini, meski tidak menutup kemungkinan sepenuhnya, dan lebih fokus pada penguatan pertahanan udara Ukraina serta dukungan militer lainnya. 

Starmer menekankan perlunya menekan Putin untuk menghentikan permusuhan, mengingat ketidakdapatpercayaan terhadap Moskow yang terus menyerang Ukraina.

Inisiatif ini menandai upaya Eropa untuk bertindak mandiri di tengah dinamika geopolitik global, terutama setelah Trump menunjukkan pendekatan yang lebih langsung terhadap Putin. 

Zelensky melaporkan tidak ada tanda-tanda dari Rusia yang menunjukkan keinginan untuk mengakhiri perang, sehingga langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Ukraina dalam negosiasi masa depan.(Evu)