PBB Ajak Indonesia Lakukan Dialog dan Penegakan Hukum yang Sesuai Standar Internasional

GENEVA, LELEMUKU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan pernyataan resmi pada Selasa, 2 September 2025, menanggapi gelombang kekerasan yang terjadi di tengah protes nasional di Indonesia terkait tunjangan anggota parlemen, kebijakan penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. 

Pernyataan ini disampaikan melalui juru bicara Kantor HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani menanggapi situasi unjuk rasa yang berlangsung sejak akhir Agustus hingga awal September 2025.

"Kami mengikuti dengan cermat gelombang kekerasan dalam konteks protes nasional terkait tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat," demikian pernyataan resmi PBB.

PBB menegaskan bahwa pihak berwenang di Indonesia harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sambil tetap menjaga ketertiban sesuai dengan norma dan standar internasional terkait pengelolaan unjuk rasa. 

"Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh pejabat penegak hukum," tambah pernyataan tersebut.

Organisasi dunia ini juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan oleh aparat. PBB menekankan bahwa hasil investigasi harus dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi korban.

Selain itu, PBB menyoroti pentingnya kebebasan media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa terkait protes. "Sangat penting bahwa media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen," ujar Ravina.

PBB mengapresiasi upaya masyarakat terutama mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara damai, namun mengingatkan semua pihak untuk menghindari tindakan kekerasan yang dapat memperburuk situasi.

PBB juga menawarkan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan guna meredakan ketegangan dan menemukan solusi yang inklusif. 

"Kami siap mendukung upaya dialog yang konstruktif demi menjaga stabilitas dan keadilan di Indonesia," tutup pernyataan tersebut. (Evu)