Muncul Lagi Isu Pengunduran Diri Menteri Keuangan, Mengapa Sri Mulyani Tak Akan Mundur

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat sepanjang 2025, namun hingga September 2025, berbagai sumber resmi menegaskan bahwa ia tetap menjalankan tugasnya. 

Kabar bahwa Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri dan ditolak karena belum adanya pengganti yang siap telah dibantah sebagai hoaks oleh Istana Kepresidenan, Kementerian Keuangan, dan Sri Mulyani sendiri. Berikut adalah perkembangan terbaru per September 2025 terkait isu ini.

Situasi memanas setelah rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah massa pada 31 Agustus 2025, menyusul demonstrasi yang menargetkan sejumlah pejabat. 

Video yang menunjukkan Sri Mulyani meminta maaf sambil menangis juga disalahartikan sebagai indikasi niatnya untuk mundur, padahal video tersebut berasal dari rapat terakhirnya di era Presiden Joko Widodo.  

Isu pengunduran diri Sri Mulyani pertama kali muncul pada Maret 2025, dipicu oleh pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Maret di Istana Merdeka, yang diikuti oleh spekulasi di media sosial. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang juga merupakan petinggi Partai Gerindra, menambahkan pada 14 Maret 2025 bahwa pertemuan Prabowo-Sri Mulyani berlangsung dalam suasana akrab untuk membahas situasi ekonomi, bukan pengunduran diri.  

Pada 18 Maret 2025, Sri Mulyani secara tegas membantah rumor tersebut dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. “Saya di sini dan tidak akan mengundurkan diri,” tegasnya.

Ia menegaskan fokusnya saat itu ada pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan defisit ditargetkan 2,53% dari PDB pada 2025, di bawah batas legal 3%. 

Pernyataan ini didukung oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, yang pada hari yang sama menyebut isu pengunduran diri sebagai hoaks melalui akun Instagram resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah rumor tersebut pada 31 Agustus 2025, setelah rapat kabinet di Istana Kepresidenan, menegaskan bahwa Sri Mulyani hadir dan aktif dalam rapat tersebut. 

“Tidak, tidak,” ujarnya singkat kepada wartawan. 

Dampak Ekonomi dan Sentimen Pasar  

Rumor pengunduran diri Sri Mulyani sempat memengaruhi pasar keuangan, terutama pada 18 Maret 2025, ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 7,1%, menyebabkan penghentian perdagangan selama 30 menit, dan rupiah melemah ke level terendah dalam dua minggu. 

Peneliti dari The Prakarsa, Roby Rushandie, memperingatkan bahwa jika Sri Mulyani benar-benar mundur, pasar saham, rupiah, dan obligasi berpotensi turun signifikan karena reputasinya yang kuat di kalangan investor global. 

Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, didukung oleh peningkatan penerimaan pajak pada paruh pertama Maret 2025 dan permintaan obligasi pemerintah yang mencapai 28 triliun rupiah pada lelang reguler.

Bank Indonesia juga turut menstabilkan rupiah di tengah spekulasi perubahan kabinet, dengan menahan suku bunga acuan di 5,75% pada rapat kebijakan moneter Maret 2025. 

Deni Friawan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menekankan bahwa pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar dengan komunikasi yang jelas untuk mencegah ketidakpastian lebih lanjut. 

Penjarahan rumah Sri Mulyani pada 31 Agustus 2025 menjadi pemicu tambahan spekulasi. Insiden ini terjadi di tengah keresahan publik, yang juga menargetkan rumah pejabat lain. 

Sri Mulyani meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji melakukan evaluasi, seraya mengimbau masyarakat untuk menjaga persatuan dan menghindari tindakan destruktif seperti penjarahan atau penyebaran disinformasi. 

Sentimen publik terpecah, dengan beberapa akun media sosial seperti @cutsarina5 menyebutnya sebagai “menteri titipan Jokowi,” sementara lainnya, seperti @MariaAlkaff_, memuji rekam jejaknya sebagai ekonom berpengalaman dengan pengalaman di Bank Dunia dan penghargaan internasional. 

Sri Mulyani tetap aktif menjalankan tugasnya, termasuk menghadiri rapat kabinet dan melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Prabowo.

Pada 5 September ia menyatakan bahwa anggaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan tahun 2026 naik jadi Rp179,4 triliun. 

Dikatakan, anggaran itu buat Polri, BIN, dan BNN yang kegunaannya untuk urusan keamanan, pencegahan terorisme, sampai tindak kejahatan.

Dari total itu, berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Polri kebagian paling banyak: Rp145,7 triliun, naik dari Rp138,5 triliun tahun 2025. 

Polri ada di posisi tiga penerima anggaran jumbo, di bawah Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp185 triliun. (Evu)