Mswati III Desak PBB Bentuk Komite Ad Hoc untuk Mediasi Konflik Global di Sidang Umum ke-80

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Raja Kerajaan Eswatini Mswati III menyampaikan pidato di Debat Umum Sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Kamis, 25 September 2025, menyoroti kebutuhan mendesak pembentukan komite ad hoc PBB untuk mediasi konflik global, mengecam kudeta dan intervensi militer di Afrika, serta mendesak kesatuan benua untuk perdamaian dan pembangunan di tengah ulang tahun ke-80 PBB yang menuntut aksi konkret.

Mswati III memulai pidatonya dengan merefleksikan Piagam PBB yang dirancang "jelas dan tegas" untuk mencegah konflik, namun menyesalkan maraknya kudeta dan pemerintah tidak konstitusional di Afrika, khususnya Afrika Barat, yang dipicu terorisme, pemberontakan, dan intervensi militer.

Ia mengecam keras upaya penggulingan pemerintahan sah, menyatakan bahwa "kami harus menolak segala upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah," dan mendesak Afrika memperkuat mekanisme resolusi konflik melalui Uni Afrika (AU) untuk mempromosikan perdamaian dan kesatuan.

Raja Eswatini itu juga menyerukan PBB membentuk komite ad hoc khusus untuk menangani ketegangan global yang meningkat, memperkuat mandat organisasi pendiri PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

Selain itu, Mswati III mendesak inklusi lebih besar bagi Afrika di Dewan Keamanan PBB, sambil menekankan promosi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan sebagai kunci "diamnya senjata" di benua yang sering terpinggirkan.

Pidato ini disampaikan di tengah gelombang pidato kepala negara dan pemerintah dari 23-27 dan 29 September 2025, yang membahas isu mendesak seperti konflik di Ukraina, Gaza, Sudan, serta krisis iklim yang semakin parah.

Hingga Jumat, 26 September 2025, pidato Mswati III menjadi sorotan karena penekanannya pada kesatuan Afrika dan reformasi PBB, dengan rekaman lengkap tersedia di situs resmi PBB, termasuk versi audio dalam bahasa Inggris. Analis internasional memuji pendekatan Eswatini yang tegas terhadap stabilitas regional, di tengah tekanan global untuk merevitalisasi PBB. (evu)