Microsoft Potong Akses Layanan Kunci ke Militer Israel Setelah Tuduhan Pengawasan Massal Palestina

SEATTLE, LELEMUKU.COM - Raksasa teknologi Microsoft mengambil langkah tegas dengan memutuskan akses militer Israel terhadap sejumlah layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) miliknya, setelah investigasi mengungkap dugaan penggunaan teknologi tersebut untuk pengawasan massal terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Keputusan ini diumumkan pada Kamis 25 September 2025, menyusul laporan yang menyoroti pelanggaran syarat penggunaan produk Microsoft.

Menurut pernyataan resmi perusahaan, layanan seperti Azure—platform cloud utama Microsoft—tidak dimaksudkan untuk mendukung pengawasan massal terhadap warga sipil, dan akses militer Israel telah dihentikan setelah bukti awal menunjukkan pelanggaran tersebut. 

Sistem pengawasan yang dimaksud diketahui mengumpulkan jutaan data pribadi warga Palestina, termasuk lokasi dan aktivitas online, yang disimpan di Azure. Keputusan ini juga datang setelah Microsoft memecat beberapa karyawannya yang terlibat dalam protes internal terkait penggunaan teknologi untuk tujuan militer.

Investigasi internal Microsoft, yang dipicu oleh laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, menemukan bahwa unit militer Israel menggunakan teknologi tersebut untuk operasi di wilayah pendudukan. 

"Bukti awal mendukung tuduhan bahwa layanan kami digunakan untuk pengawasan massal terhadap Palestina," kata juru bicara Microsoft dalam rilis pers. 

Amnesty International memuji langkah ini sebagai "blokir terhadap penggunaan teknologi untuk pengawasan data Palestina."

Langkah Microsoft ini memicu reaksi beragam. Pemerintah Israel menyebutnya sebagai "campur tangan tidak berdasar" yang dapat melemahkan keamanan nasional, sementara kelompok hak asasi Palestina menyambutnya sebagai kemenangan terhadap "penyalahgunaan teknologi Barat." 

Di sisi lain, kebijakan ini juga memengaruhi akses AI Microsoft untuk proyek-proyek non-militer di Israel, meskipun perusahaan menegaskan bahwa layanan umum tetap tersedia.

Keputusan ini menjadi contoh terbaru dari tekanan global terhadap perusahaan teknologi untuk mematuhi etika penggunaan AI dan cloud di zona konflik. Microsoft, yang sebelumnya terlibat dalam kontrak dengan pemerintah AS dan sekutunya, kini menghadapi tuntutan serupa dari aktivis hak digital.  (evu)