Ketegangan Kamtibmas Kian Meningkat di Kathmandu, Seiring Protes yang Meluas di Nepal

KATHMANDU, LELEMUKU.COM – Ketegangan terus meningkat di Kathmandu, ibu kota Nepal, pada Senin, 8 September 2025, seiring berkembangnya keresahan di kalangan warga akibat situasi politik dan sosial yang memanas. 

Demonstrasi yang melibatkan ribuan warga, terutama generasi muda, telah memicu kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih besar di kota ini.

Keresahan di Kathmandu muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial, termasuk larangan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan X yang mulai diberlakukan sejak 4 September 2025. 

Kebijakan ini memicu kemarahan, khususnya di kalangan generasi Z, yang menganggapnya sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi. 

Demonstrasi pertama pecah pada Senin pagi di kawasan Maitighar, di mana para pengunjuk rasa menyanyikan lagu kebangsaan sebelum menyuarakan kritik terhadap korupsi dan pembatasan tersebut.

Situasi diperparah oleh dugaan korupsi di kalangan pejabat tinggi, yang menjadi fokus utama protes. 

Warga setempat melaporkan bahwa aksi ini tidak hanya terbatas di Kathmandu, tetapi juga menyebar ke kota-kota seperti Pokhara dan Biratnagar.

Aksi protes di Kathmandu semakin membesar ketika pengunjuk rasa melanggar zona terlarang dekat gedung parlemen, memaksa polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. 

Konfrontasi ini menyebabkan laporan beberapa cedera dan, menurut sumber lokal, dugaan korban jiwa, meskipun angka pastinya masih bervariasi dan menunggu konfirmasi resmi. 

Pemerintah kemudian memberlakukan jam malam di beberapa wilayah sentral, termasuk area parlemen dan kediaman presiden, untuk mengendalikan situasi.

Pihak berwenang menyatakan bahwa tindakan tegas diperlukan karena pengunjuk rasa memprovokasi kekacauan, termasuk upaya masuk ke kompleks parlemen. Namun, para demonstran bersikukuh bahwa mereka hanya menuntut transparansi dan pencabutan larangan media sosial.

Meskipun akses internet dibatasi, warganet yang masih terhubung melalui VPN atau jaringan alternatif menunjukkan solidaritas dengan para pengunjuk rasa. 

Sentimen di platform daring mencerminkan dukungan kuat terhadap kebebasan berbicara, meskipun informasi dari media sosial harus dianggap sebagai refleksi suasana hati publik dan bukan fakta mutlak. Beberapa postingan juga memperingatkan potensi eskalasi kekerasan jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan rakyat. (Evu)