Dahnil Anzar Simanjuntak Dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kabinet Merah Putih

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Dahnil Anzar Simanjuntak resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia pada Senin, 8 September 2025 di Istana Negara, Jakarta. 

Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari reshuffle kedua Kabinet Merah Putih, yang juga menandai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru di bawah pemerintahan. Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Dahnil Anzar Simanjuntak, lahir di Desa Salahaji, Langkat, Sumatera Utara, pada 10 April 1982, dikenal sebagai politikus Partai Gerindra dengan latar belakang akademik dan organisasi Islam. 

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Akuntansi Publik di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan dan melanjutkan magister di Program Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Sebelumnya, Dahnil menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sejak Oktober 2024 dan pernah menjadi juru bicara resmi Prabowo Subianto selama kampanye pemilu. Kariernya juga mencakup peran aktif di Muhammadiyah sebelum beralih ke politik.

Pelantikan Dahnil dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah, menandai transisi BP Haji menjadi kementerian berdasarkan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang disahkan DPR pada 26 Agustus 2025. 

Keputusan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025, yang juga melibatkan perubahan di empat kementerian lain. 

Sebagai wakil menteri, Dahnil akan mendampingi Gus Irfan dalam mengelola tata kelola haji dan umrah, yang kerap dihadapkan pada isu kuota terbatas dan keluhan layanan.

Sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil dihadapkan pada tugas memperkuat infrastruktur pelayanan haji dan umrah, termasuk seleksi staf berbasis integritas dan kompetensi, sebagaimana ia tekankan sebelumnya. 

Tantangan utama meliputi pengelolaan kuota haji 2026, yang diperkirakan tetap terbatas, serta pencegahan praktik penipuan umrah. (EVu)