Rumah Sri Mulyani di Bintaro Jadi Sasaran Penjarahan Massa, Menteri Keuangan Dapat Pengawalan Ketat TNI

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Insiden penjarahan yang meluas selama gelombang demonstrasi nasional kini menyasar kediaman pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Sabut 30 Agustus 2025 tengah malam. 

Kejadian ini terjadi di tengah aksi protes besar-besaran yang menuntut reformasi DPR dan penurunan beban pajak, yang telah memasuki hari keempat sejak dimulai pada 28 Agustus 2025. 

Video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok massa memasuki dan merusak properti milik Sri Mulyani. Ini menambah daftar panjang korban kerusuhan termasuk rumah anggota DPR seperti Syahroni (NasDem), Eko Patrio (PAN), dan Uya Kuya (PAN). 

Menurut saksi mata yang direkam oleh akun X serunimakarim, kejadian penjarahan terjadi pada Sabtu malam (30/8) saat massa demonstran yang awalnya berkumpul di kawasan Jakarta Selatan berpindah rute menuju pinggiran kota. 

"Saya pulang dari rumah teman, lalu melihat kerumunan orang. Ternyata mereka sedang menjarah rumah Sri Mulyani di Bintaro," tulis akun tersebut dalam postingan yang telah dilihat lebih dari 2,6 juta kali, dengan ribuan repost dan komentar. 

Video pendek berdurasi 13 detik menampilkan kerumunan orang memasuki gerbang rumah, disertai teriakan dan suara keributan, yang langsung menjadi viral dan memicu spekulasi tentang motif politik di balik aksi tersebut. 

Pagi hari, Minggu (31/8), kondisi kediaman Sri Mulyani dijaga ketat oleh pasukan TNI dan Polri. Radio Elshinta melaporkan melalui akun X @RadioElshinta bahwa pengawalan dilakukan sejak dini hari untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, dengan video menunjukkan barikade dan personel bersenjata di sekitar lokasi. 

"Pasca dijarah oleh sejumlah massa, kondisi terkini rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dijaga ketat oleh pihak TNI," tulis akun tersebut.

Sri Mulyani, yang lahir pada 26 Agustus 1962 dan baru saja merayakan ulang tahun ke-63, telah menjadi figur sentral dalam manajemen keuangan negara sejak menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. 

Pada hari ulang tahunnya kemarin, Presiden Prabowo sempat memberikan ucapan selamat yang ringan saat peresmian Gedung Layanan Terpadu RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono di Jakarta Timur. 

"Ada saudari Doktor Sri Mulyani Indrawati, ini belum profesor ya? Saya kok dapat intel beliau ulang tahun hari ini. Ulang tahun ke-36," canda Prabowo, yang membuat Sri Mulyani tersipu malu dan tertawa. 

Momen itu menjadi kontras tajam dengan insiden malam ini, di mana kediamannya menjadi target kemarahan massa. 

Demonstrasi yang dipicu oleh kontroversi tunjangan DPR mencapai Rp50 juta per bulan dan kebijakan fiskal ketat, termasuk pemotongan anggaran daerah yang menyebabkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), telah berubah menjadi aksi anarkis. 

Pada 25 Agustus, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) sempat "mengejar" Sri Mulyani saat ia meninggalkan kampus, menuntut penjelasan tentang dampak pemotongan anggaran terhadap pajak daerah. Sri Mulyani memilih diam dan meninggalkan lokasi tanpa komentar. 

Selain itu, pernyataannya pada 7 Agustus di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di ITB—di mana ia menyebut gaji guru dan dosen sebagai "tantangan berat bagi keuangan negara" dan bertanya apakah "semuanya harus ditanggung pemerintah" menjadi memuncak kontroversi, dengan kritikus seperti Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilainya bertentangan dengan amanat konstitusi. 

Pemerintah telah mengalokasikan Rp724,3 triliun atau 20% dari APBN 2025 untuk pendidikan, termasuk kenaikan gaji guru ASN setara satu kali gaji pokok dan tunjangan Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN bersertifikat mulai 2025, dengan total anggaran Rp81,6 triliun. 

Namun, kritik tetap mengalir, menyebut tata kelola anggaran pendidikan sering tidak tepat sasaran akibat korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun. 

Kementerian Keuangan membatalkan konferensi pers bulanan APBN KiTa pada 29 Agustus akibat situasi demonstrasi yang memanas, termasuk pembatalan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2025 yang dipimpin Presiden Prabowo. 

Sri Mulyani juga menargetkan penerimaan pajak 2026 mencapai Rp2.357 triliun, naik 13,5% dari tahun ini, serta penerimaan bea cukai Rp334,3 triliun, sambil menekankan APBN 2026 dirancang kredibel dan berkelanjutan. 

Ia juga membahas skema pembiayaan baru World Bank dan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026 untuk menjaga keberlanjutan program kesehatan. 

Isu Undurkan Diri

Isu pengunduran diri Sri Mulyani kembali mencuat di media sosial, dengan video lama dari 2024 yang diedit untuk diklaim sebagai pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih. 

Namun, verifikasi menunjukkan itu hoaks; video aslinya adalah momen emosional Sri Mulyani saat pidato penutup RUU APBN 2025 pada September 2024 di era Jokowi, di mana ia meminta maaf dan terima kasih atas dukungan. 

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo dan Istana telah membantah keras, menegaskan Sri Mulyani tetap menjalankan tugasnya. 

Pengamat politik menilai penjarahan rumah pejabat seperti Sri Mulyani sebagai eskalasi berbahaya yang mengarah pada instabilitas nasional. 

"Sri Mulyani adalah aset berharga bagi stabilitas fiskal Indonesia, dengan rekam jejaknya di World Bank dan reformasi pajak," kata analis CELIOS Bhima Yudhistira. 

Pemerintah berharap dialog dengan demonstran dapat segera dilakukan, seperti yang dijanjikan Presiden Prabowo pada 31 Agustus, untuk meredam situasi. Saat ini, Polri dan TNI terus memantau perkembangan, dengan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan menghindari provokasi. (Evu)