Prabowo Perintahkan TNI dan Polri Tindak Tegas Aksi Anarkis dalam Eskalasi Demonstrasi Nasional

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap aktivitas anarkis yang menyertai gelombang demonstrasi nasional sejak akhir pekan lalu. 

Instruksi ini disampaikan dalam pernyataan resmi Presiden melalui akun X resminya @prabowo pada Minggu 31 Agustus 2025 pagi, di tengah situasi yang semakin memanas akibat insiden kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan dan penjarahan rumah pejabat tinggi. 

Dalam postingan yang langsung viral dengan lebih dari 47 ribu tayangan, Presiden Prabowo menekankan bahwa negara menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian Pendapat di Muka Umum. 

Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi harus disampaikan secara damai, tanpa perusakan fasilitas umum, penjarahan, atau kerusuhan yang mengarah pada pelanggaran hukum. 

"Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku," tulis Prabowo dalam pernyataannya yang dilengkapi dua foto konferensi pers di Istana Merdeka. 

Pernyataan ini menjadi kelanjutan dari pertemuan darurat yang digelar Presiden Prabowo dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (30/8/2025). 

Saat itu, Kapolri Listyo Sigit menyatakan bahwa Presiden telah memerintahkan TNI-Polri untuk segera mengambil langkah tegas di lapangan guna memulihkan keamanan, terutama setelah eskalasi aksi demonstrasi yang berubah menjadi anarkis di berbagai wilayah yang berujung pembakaran gedung, penyerangan markas, dan perusakan fasilitas umum yang terjadi sejak 28 Agustus. 

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan yang bersifat anarkis, kami TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku," ujar Listyo usai pertemuan.

Demonstrasi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 awalnya dipicu oleh kontroversi tunjangan anggota DPR mencapai Rp50 juta per bulan, yang dianggap tidak layak di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. 

Aksi ini meluas menjadi tuntutan "Bubarkan DPR" dan kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah, termasuk kenaikan pajak dan pemotongan anggaran daerah. 

Puncak tragedi terjadi pada 28 Agustus malam di Pejompongan, Jakarta Pusat, ketika Affan Kurniawan (21) tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat massa bubar. 

Insiden ini memicu solidaritas dari komunitas ojol dan mahasiswa, dengan demonstrasi berlanjut di kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan Semarang. 

Hingga Sabtu dini hari, aksi anarkis telah menimbulkan korban jiwa lebih lanjut, termasuk empat orang tewas di Makassar akibat kebakaran kantor DPRD yang diduga disengaja massa. 

Di Jakarta, penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro dan anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbach menjadi sorotan, sementara di daerah lain seperti Cirebon dan Yogyakarta, terjadi perusakan pos polisi dan gedung pemerintahan. 

Kapolri Listyo Sigit menambahkan bahwa Polri telah memeriksa tujuh anggota Brimob terkait insiden Affan, yang kini ditahan selama 20 hari oleh Divisi Propam, dan meminta maaf atas kesalahan aparat. 

"Kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI-Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan," tegasnya. 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendukung instruksi Presiden dengan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. 

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri," katanya. 

Presiden Prabowo juga memerintahkan pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga terkait untuk mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok aspirasi guna berdialog langsung, serta menerima masukan dan koreksi.Instruksi ini menuai beragam respons. 

Koalisi masyarakat sipil, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menuntut pencopotan Kapolri Listyo Sigit karena dinilai gagal mencegah represifitas aparat, dengan 12 poin tuntutan yang mencakup pembentukan tim independen untuk menyelidiki kekerasan. 

Sementara itu, Komnas HAM melalui Wakil Ketua Ahmad Rizki menyatakan akan memantau penanganan demonstrasi untuk memastikan prioritas hak asasi manusia, termasuk menghindari kekerasan berlebih. 

Pengamat politik dari CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai perintah Prabowo sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas, tapi memperingatkan agar tidak menimbulkan eskalasi lebih lanjut. 

"Tindakan tegas harus proporsional, agar tidak memicu tuduhan represif," katanya. 

Situasi saat ini masih dinamis, dengan TNI-Polri mengerahkan lebih dari 4.500 personel di Jakarta saja, dibantu pasukan dari daerah. Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan seruan persatuan, "Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan, jangan mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita." 

Presiden juga berharap instruksi ini dapat meredam ketegangan dan membawa kembali stabilitas, sambil menjanjikan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dialog. Monitoring ketat oleh aparat keamanan akan terus dilakukan di seluruh wilayah, dengan imbauan kepada publik untuk tetap tenang dan menghindari provokasi. (Evu)