Aksi Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Senayan Berujung Ricuh

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja nasional memadati kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 Agustus 2025 pagi ini untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI. 

Aksi bertajuk "Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan" ini dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), dan Partai Buruh. 

Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes pekerja yang menuntut perubahan kebijakan ketenagakerjaan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan. 

Menurut Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, aksi ini melibatkan sekitar 10.000 buruh dari wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta. 

Massa mulai berdatangan sejak pukul 09.00 WIB dengan melakukan long march dari kawasan TVRI di Jalan Asia Afrika menuju gerbang utama Gedung DPR RI. 

Pantauan di lokasi menunjukkan barisan massa mengular hingga ke depan mal Senayan Park (Spark), dengan atribut beragam seperti bendera serikat pekerja, poster tuntutan, dan bahkan bendera bajak laut ala kartun One Piece yang menjadi simbol kreatif aksi mereka. 

Sambil berjalan, para demonstran menyanyikan lagu-lagu perjuangan buruh dan meneriakkan yel-yel menentang kebijakan pemerintah.

Awalnya, aksi berlangsung damai dengan orasi dan penyampaian aspirasi di depan gerbang DPR. Namun, situasi memanas sekitar pukul 15.00 WIB ketika sebagian massa berusaha mendekati gerbang utama dan memasuki area Tol Dalam Kota. 

Aparat kepolisian merespons dengan menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Massa kemudian dipukul mundur ke dua arah yakni menuju Senayan Park dan kawasan Tomang-Grogol. 

Pantauan terkini menunjukkan depan Gedung DPR berantakan, dengan pembatas beton jalan dibongkar dan berserakan. 

Beberapa massa melempar batu ke arah iring-iringan bus polisi, sementara suara tembakan gas air mata masih terdengar di kawasan Slipi. 

Hingga pukul 16.15 WIB, ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi ke Slipi ditutup total, menyebabkan kemacetan parah di sekitar Senayan. 

Operasional KRL Commuter Line juga terganggu, dengan PT KAI Commuter menambah pengamanan di empat stasiun terdekat yaitu Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, dan Karet dengan total hingga 154 personel. 

Sejumlah warga dan pekerja di sekitar lokasi mengeluhkan gangguan sinyal telekomunikasi, yang membuat akses internet sulit. 

Selain itu, sekitar 120 pelajar dari berbagai daerah seperti Bekasi, Purwakarta, Serang, dan Cirebon diamankan polisi karena berencana bergabung dengan aksi. Mereka dicegah demi keselamatan dan ketertiban umum. 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, melarang personelnya membawa senjata api dan menekankan pendekatan humanis serta terukur dalam pengamanan, dengan ribuan personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan. 

Respons DPR 

Gedung DPR RI tampak sepi sejak pagi, dengan banyak anggota dewan memilih bekerja dari rumah (WFH) untuk menghindari kemacetan. 

Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya menyatakan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, meski aksi ini lebih fokus pada isu buruh daripada tunjangan dewan. 

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga pernah menanggapi isu tunjangan rumah Rp50 juta yang hanya berlaku hingga Oktober 2025 sebagai penyesuaian kontrak rumah dinas. 

Polisi sendiri mengimbau masyarakat menghindari kawasan Senayan dan mematuhi pengalihan lalu lintas. Hingga berita ini disusun, belum ada laporan korban jiwa, meski situasi masih tegang. 

Aksi buruh ini berakhir sekitar pukul 14.00 WIB, digantikan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus DKI Jakarta yang melanjutkan demonstrasi dengan tuntutan serupa, termasuk pemotongan gaji DPR. 

Demo ini menjadi bagian dari gelombang protes pekerja pasca-aksi "Revolusi Rakyat Indonesia" pada 25 Agustus lalu, yang juga ricuh dan menuntut transparansi tunjangan DPR. 

Tuntutan Utama Para Buruh 

Aksi ini membawa 10 tuntutan utama yang disuarakan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di kantor gubernur, bupati, walikota, dan DPRD di 38 provinsi dengan 5 poin kunci tuntutan yakni :

1. Penghapusan Sistem Outsourcing dan Penolakan Upah Murah: Buruh menolak praktik alih daya (outsourcing) yang dianggap merugikan pekerja dan menuntut upah minimum yang layak sesuai kondisi ekonomi saat ini.

2. Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK: Desakan untuk membentuk satuan tugas khusus guna mengawasi dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan tanpa prosedur yang jelas.

3. Reformasi Pajak Perburuhan yang Berkeadilan: Termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta, serta penghapusan pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

4. Pembentukan UU Ketenagakerjaan Terpisah dari Omnibus Law: Buruh menuntut undang-undang ketenagakerjaan yang mandiri, tidak tergabung dalam UU Cipta Kerja yang dianggap pro-kapitalis.

5. Pemotongan Gaji Anggota DPR 20-30%: Sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat dan solusi untuk defisit anggaran negara, di tengah sorotan publik atas tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menekankan bahwa tuntutan ini adalah "agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital." 

Aksi serupa juga digelar di luar Jakarta, seperti di Kantor Walikota Surabaya dan DPRD setempat. (Evu)