Protes Atas Keputusan Zelensky Tandatangani UU yang Melemahkan Lembaga Antikorupsi Ukraina

KIEV, LELEMUKU.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani Undang-Undang No. 12414 yang kontroversial, yang secara signifikan mengurangi independensi dua lembaga antikorupsi utama negara tersebut, yakni Biro Antikorupsi Nasional (NABU) dan Kantor Jaksa Penuntut Khusus Antikorupsi (SAPO). 

UU ini memberikan wewenang lebih besar kepada Jaksa Agung, yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, untuk mengendalikan penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi. 

Langkah ini memicu gelombang protes besar di berbagai kota, termasuk Kyiv, Lviv, Dnipro, dan Odesa. 

Para pengunjuk rasa, termasuk veteran perang dan aktivis sipil, menilai kebijakan ini sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap integritas reformasi pasca-2014.

Kekhawatiran dari dunia internasional pun muncul. Komisaris Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas keputusan parlemen Ukraina tersebut, menyebutnya sebagai "langkah mundur yang serius" dalam proses integrasi Ukraina ke Uni Eropa. 

Kos menekankan bahwa NABU dan SAPO adalah institusi kunci dalam agenda reformasi Ukraina dan harus beroperasi secara independen untuk memerangi korupsi dan mempertahankan kepercayaan publik. 

Selain itu, pejabat Uni Eropa lainnya dan negara-negara G7 juga menyuarakan keprihatinan serupa, menilai bahwa langkah ini dapat merusak prospek keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dan mempengaruhi dukungan internasional yang vital bagi Ukraina.

Di dalam negeri, kritik datang dari berbagai kalangan. Mantan Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba menyebut UU tersebut sebagai pukulan telak bagi sistem peradilan Ukraina. 

Walikota Kyiv, Vitali Klitschko, juga mengecam kebijakan ini sebagai langkah mundur dalam demokrasi. 

Sementara itu, anggota parlemen dari partai Holos, Yaroslav Zheleznyak, mengajukan tantangan hukum terhadap UU tersebut, berencana membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi Ukraina dengan alasan pelanggaran prosedural dalam proses pengesahannya.

Presiden Zelensky membela kebijakan ini dengan alasan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk membersihkan lembaga-lembaga negara dari pengaruh Rusia dan mempercepat penuntutan kasus-kasus korupsi yang tertunda. 

Namun, banyak pihak menilai bahwa langkah ini lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan di tangan eksekutif dan melemahkan sistem pengawasan independen yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Sementara itu, meskipun Uni Eropa menyatakan keprihatinannya, belum ada indikasi bahwa mereka akan menangguhkan bantuan finansial kepada Ukraina. 

Para analis memperingatkan bahwa langkah ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor internasional dan prospek Ukraina untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). (Evu)